Gufroni: Kepala Dinas Banten Harus Pertanggungjawabkan Harta Kekayaan

Banten, Semartara.News – Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Gufroni, menegaskan bahwa Kepala Dinas di Provinsi Banten perlu mempertanggungjawabkan harta kekayaan mereka kepada publik. Pernyataan ini muncul setelah terungkapnya fakta bahwa harta kekayaan lima Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gubernur terpilih, Andra Soni, yang hanya memiliki total kekayaan Rp 2,9 miliar. Gufroni mengingatkan pentingnya transparansi untuk mencegah potensi dugaan penyalahgunaan jabatan dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Gufroni menambahkan bahwa angka kekayaan yang fantastis dari Kepala Dinas tersebut harus dapat dijelaskan kepada masyarakat. “Seharusnya mereka dapat mempertanggungjawabkan hasil perolehan harta mereka, karena angka kekayaan mereka sangat mencolok,” ujarnya, Selasa, 11 Februari 2025. Ia juga mengingatkan bahwa penting untuk menghindari dugaan bahwa harta yang dimiliki diperoleh setelah mereka menjabat.

Dalam konteks ini, Gufroni menyarankan agar Gubernur terpilih, Andra Soni, segera memanggil para Kepala Dinas untuk memberikan klarifikasi mengenai sumber harta kekayaan mereka. “Ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, sesuai dengan harapan masyarakat Banten yang menginginkan perubahan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gufroni mengusulkan agar Pemprov Banten melakukan rotasi dan mutasi pejabat dengan pendekatan assessment talent pool. “Jangan biarkan mereka berada di posisi yang sama dalam satu periode. Ini tidak akan sehat dan dapat memicu terjadinya penyalahgunaan jabatan,” tegasnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Provinsi Banten dapat menuju pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel, sejalan dengan jargon kampanye “Banten Bersih Tanpa Korupsi” yang diusung oleh Andra Soni dan pasangannya, Dimyati Natakusumah.

Gufroni juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik. Ia berpendapat bahwa transparansi dalam laporan harta kekayaan dapat mencegah munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. “Masyarakat berhak tahu bagaimana pejabat mereka mengelola kekayaan dan sumber daya yang ada,” ujarnya.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, Gufroni mengingatkan bahwa fenomena harta kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan pekerja di Provinsi Banten harus menjadi perhatian serius. “Jangan sampai ada kesenjangan yang mencolok antara harta pejabat dan kesejahteraan rakyat. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Banten yang hanya mencapai Rp 5.128.084 per bulan harus menjadi refleksi bagi para pejabat untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Gufroni menyarankan agar Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja serta integritas para Kepala Dinas. “Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Provinsi Banten dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, serta memenuhi harapan masyarakat akan perubahan yang lebih baik.