Kota Tangerang, Semartara.News – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mengevaluasi kinerja Pejabat (Pj) Wali Kota Tangerang.
Menurut Cipayung Plus, selama menjabat Pj Wali Kota Tangerang, kebijakan Nurdin tidak berdampak pada kepentingan masyarakat.
“Kami HMI Tangerang, GMNI, dan IMM, menilai Pj Wali Kota belum mengambil keputusan yang pro terhadap rakyat,” kata Ketua Umum HMI Tangerang, Iqbal H. Haqqi dalam orasinya di depang Gedung Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (11/6/2024).
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan, terdapat banyak permasalahan di Kota Tangerang yang belum teratasi. Misalnya, penataan ruang kota seperti lahan parkir petamanan yang di kelola sekelompok orang.
Kemudian, jaringan kabel listrik dan internet yang semrawut atau tidak tertata rapi.
“Ada banyak permasalahan yang belum diselesaikan seperti akses transportasi umum atau jam operasional alat berat; penyelesaian kinerja infrastruktur; penanganan sampah tanpa solusi yang komprehensif; dan BUMD yang terus merugi,” terangnya.
Terlebih lagi, Iqbal menyoroti kebijakan rotasi pejabat yang bernuansa politis dan menimbulkan konflik kepentingan.
“Penempatan pejabat PNS tidak dilakukan secara profesional, sehingga dapat menimbulkan krisis pelayanan publik,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua GMNI Kota Tangerang, Reza Setiawan mempertannyakan ketegasan Nurdin, terkait maraknya Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Serentak 2024 yang merajalela di ruang-ruang publik Kota Tangerang.
“Kami minta Pemkot Tangerang bertindak tegas membersihkan baliho dan banner yang terpasang di tempat fasilitas umum,” tegas Reza.
Menurut Reza, maraknya APK di ruang publik merusak keindahan tata kota. Terlebih lagi, melanggar Perda No 8 tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
“Dengan ini, kita memberi rapot merah untuk Pj Wali Kota Tangerang selama satu semester kepemimpinan tanpa perubahan,” imbuhnya. (Kahfi)
