Tangerang, Semartara.News –Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengaku prihatin terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten akhir-akhir ini. Kasus korupsi yang terjadi tersebut mulai dari pengadaan lahan Samsat Malingping Kabupaten Lebak, disusul bantuan hibah pondok pesantren yang mencapai ratusan miliar dan yang baru terjadi dugaan korupsi soal pengadaan alat masker Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini pun memberikan beberapa catatan terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di provinsi dengan julukan tanah jawara ini.
Catatan pertama Adib adalah ketika Gubernur Wahidin Halim (WH) dulu mendeklarasikan slogan Banten Akhlakul Karimah, Banten harus bebas dari korupsi dan pelibatan kopsurgah KPK yang selalu dibanggakan, serta penghargaan opini WTP ini sudah terbantahkan atau tidak sesuai fakta dengan maraknya kasus korupsi yang saat ini terjadi saat ini.
“Kasus-kasus korupsi itu menjadi antitesis akhirnya. Klaim anti korupsi, banyak penghargaan opini BPK, ada kopsurgah KPK, dimaknai publik hanya isapan jempol belaka,”jelas Adib..
“Mirisnya lagi, terjadinya dugaan korupsi ini menyasar program prioritas WH sesuai janji kampanye dulu seperti hibah ponpes dan anti korupsi,” sambung l Adib.
Catatan kedua menurut Adib adalah saat ini ini sudah 4 tahun 1 bulan kepemimpinan WH sebagai Gubernur Banten, alias sebentar lagi lengser. Dengan sisa waktu yang sebentar lagi tersebut menurut Adib dirinya pesimis bagi WH untuk bisa merealisasikan seluruh janji-janji kampanye.
Adib pun menyarankan kepada Gubernur Banten selagi masih bisa menyelamatkan janji kampanye dan program prioritas, mending terlambat atau tidak sama sekali alias berantakan, segera lakukan mutasi dan copot anak buahnya yang tak capai sesuai target kerja.
Menurut Adib, Ini menjadi bagian penting sebagai pertanggungjawaban moral kepada publik sesuai janji kampanye dulu. Ini bisa menjadi oase di tengah maraknya kasus korupsi.
“Saya melihat loyalitas anak buah WH patut dipertanyakan, atau tidak loyal-loyal amat. Sudah jadi rahasia umum lah, pejabat kalau Gubernur, Bupati, Walikota jelang berakhir masa jabatan, acap kali sudah cari gerbong politik sana sini. Jawabannya apa? Ya ini, terbukti masih adanya kasus korupsi di program-program prioritas WH,”papar Adib.
“ Kalau mutasi tidak dilakukan publik akan melihat lagi ke belakang, saat Banten mendapat stigma provinsi korup. Imbasnya, kalau misalnya WH bakal maju lagi pada periode kedua, kalau ini tidak beres, akan menjadi beban politik yang berat,” pungkasnya.
