Jakarta, Semartara.News – Meski harus menghadapi tantangan pandemi, kecepatan dan ketepatan harus menjadi karakter kebijakan pemerintah. Untuk itu, pemerintah telah menentukan fokus kebijakan dalam pengelolaan APBN 2021.
Menurut Presiden Joko Widodo, empat fokus itu antara lain adalah, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta reformasi struktural. Hal itu disampaikan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021, di Istana Negara, Rabu (25/11/2020).
“Kita tahu semuanya dan sudah merasakan bahwa tahun 2020, adalah tahun yang sangat sulit untuk kita lalui. Di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian,” ujarnya.
Fokus kebijakan pertama yang ditempuh pemerintah ialah, penanganan kesehatan yang utamanya menitik beratkan pada vaksinasi Covid-19. “Anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan,” kata Presiden.
Selain melakukan penanganan kesehatan akibat pandemi, pemerintah juga tetap fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial. Terutama, bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu.
Dalam hal pemulihan ekonomi, tutur Jokowi, pemerintah akan memberi dukungan yang lebih besar bagi perkembangan dunia usaha. Khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Adapun fokus yang keempat, yakni, membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain sebagainya.
“Dalam APBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun,” jelasnya.
Alokasi belanja tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.
“Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya,” ringkas Jokowi.
