Jakarta, Semartara.News – PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana Rp80,5 triliun, untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatera tahap pertama. Hal ini menurut Direktur Utama HK, Budi Harto, agar kondisi keuangan BUMN ini dalam keadaan sehat.
Kondisi tersebut Budi sampaikan ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11/2020). “Kekurangannya adalah Rp80,5 triliun. Ini kami harap bisa kami terima awal 2023 karena fisiknya 2022 akhir akan selesai,” kata Budi, dilansir dari antaranews.com.
Budi menjelaskan, kekurangan pendananaan itu dengan asumsi BUMN Karya ini mendapatkan dukungan Badan Layanan Umum (BLU), yang akan dibentuk Kementerian PUPR sebesar Rp19 triliun dalam empat tahun.
Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera tahap I mencapai Rp152 triliun. Budi menjelaskan, dana sebesar itu diperuntukan untuk lima ruas yang sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer. Serta, delapan ruas tol dalam proses kontruksi sepanjang 643 kilometer.
Kemudian, lanjut dia, ada dukungan konstruksi Rp15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp168,24 triliun.
“Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan Rp120 triliun, sudah tersedia sampai tahun 2020 Rp39,7 triliun. Di mana Rp27 triliun adalah PMN. Kami juga melakukan pinjaman Rp31 triliun, jadi kami masih perlukan PMN Rp80,5 triliun,” imbuhnya.
Budi melanjutkan agar aliran kas BUMN Hutama Karya ini aman hingga 2023, pihaknya setidaknya membutuhkan Rp3 triliun. Namun dengan catatan, proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029.
Ia memproyeksi pendapatan korporasi setelah pajak (EAT) 2021-2029 akan minus, dan baru akan positif diperkirakan tahun 2030.
“Kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan CDS (Cash Deficiency Support/fasilitas pinjaman). Dari beberapa bank sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung CDS ini sampai Rp18 triliun,” katanya.
Dukungan CDS untuk Hutama Karya itu, kata dia, akan didapatkan dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).
Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 sebesar Rp3,5 triliun yang sudah cair, dan Rp7,5 triliun dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih ditunggu.
Rencannya, tahun 2021 Hutama Karya akan mendapatkan PMN sebesar Rp6,2 triliun. Namun ia dinilai, masih belum menutupi kekurangan pendanaan proyek tol Sumatera tahap pertama sebesar Rp80,5 triliun.
“Jadi kalau Rp6,2 triliun ini terlalu kecil, mohon dukungan bapak ibu Komisi XI sehingga aktivitas kami di lapangan bisa kontiyu. Dan kalau PMN ini terlambat, kami harus menggunakan bridging dari bank,” katanya. (AD)
