SEMARTARA, Jakarta (24/9) – Pada 2017 ini, sebanyak 6 orang kepala daerah di Indonesia yang terjerat, dan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan kepada wartawan.
Diantaranya adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pada 21 Juni 2017, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curup Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong.
Berikutnya adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yaitu pada 1 Agustus 2017. Syafii juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
Setelah itu, pada 29 Agustus 2017, KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soerparno. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017.
Disusul OTT terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen pada 13 September 2017. OK Arya menjadi tersangka kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.
Pada 17 September 2017 lalu, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Eddy menjadi tersangka dugaan suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp5,26 miliar.
Dan, pada 22 September 2017 kemarin, KPK melakukan OTT kepada pejabat perizinan Kota Cilegon, yang kemudian menetapkannya sebagai tersangka, termasuk Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi.
“”Kejadian ini menunjukkan walau sebaik apapun sistem yang diterapkan, kalau manusia di belakang sistem itu sendiri tetap melanggar, memang susah bagi kita untuk menjaganya. Semoga ini (Tubagus Iman Ariyadi-red) kepala daerah yang terakhir yang di-OTT KPK,” tandasanya. (Wid)
Baca juga:
