SEMARTARA, Kota Tangerang – Bengkel gratis, warnai peringatan ‘May Day’ di Alun-alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Selasa (1/5). Servis motor dan ganti oli merupakan fasilitas yang diberikan panitia dalam memperingati Hari Buruh Sedunia yang diadakan oleh Aliansi Buruh se-Kota Tangerang.
Pelayanan gratis ini diberikan hanya untuk buruh. Panitia juga menyediakan hanya seribu kupon untuk pelayanan gratis. “Kami menyediakan kupon gratis untuk seribu peserta ‘May Day’. Kami tidak ikut ke Jakarta, hanya perwakilan saja. Jadi kita rayain disini,” kata Ketua Panitia, Siswo Sujarno, disela acara.
Menurut dia, jumlah buruh yang hadir dalam kegiatan ini diperkirakan sebanyak 3000 peserta dari 8 Aliansi Buruh se-Kota Tangerang. Bukan hanya servis gratis, kata Siswo, sejumlah hiburan lainnya juga menjadi rangkaian dalam peringatan ‘May Day’ tahun 2018.
“Ini spesial di hari ‘May Day’ saja. ada service motor, doorprize, dan periksa kesehatan gratis,” ujarnya.
Terkait unjuk rasa, Siswo menegaskan bahwa pihaknya menuntut pemerintah untuk menghapus PP 78 dan Perpres terkait Tenaga Kerja Asing (TKA). “Kami cuma minta PP 78 dihapus, sama Perpres tentang tenaga kerja asing. Sekarang makin banyak WNA disini, walaupun kita ga punya data, tapi kenyataan dilapangan memang kebanyakan orang asing,” urainya.
Selain itu soal pengawasan, kata dia, di Kota Tangerang belum maksimal untuk pengawasan terhadap TKA. Bahkan selama ini, sambungnya, pengawasan terhadap TKA di tangerang tidak berjalan.
“Pengawasannya mandul tidak berjalan sampai sekarang. Tapi yang utama PP 78 dihapus, dan tenaga orang asing dipulangkan. Boleh saja tenaga kerja asing masuk, namun harus memiliki skill (kemampuan),” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transformasi (Disnakertrans) Kota Tangerang, Rahmansyah mengaku senantiasa menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya.
“Kita ada fungsi dan tugas, TKA kita monitor sesuai dengan kapasitas. Kami juga melakukan kunjungan pembinaan dan lain sebagainya. Kita juga selalu koordinasi dan bersinergi dengan imigrasi untuk pengawasan,” pungkasnya. (Helmi)
