Tangerang, Semartara.News — Anggota MPR RI Dapil Banten, Ananta Wahana menyampaikan, bahwa dalam sistem demokrasi Pancasila pada praktiknya di masyarakat tidak boleh ada tekanan.
Dengan begitu, lanjut Ananta, masyarakat bisa menentukan pemimpin yang baik dan sesuai dengan pilihan hatinya.
Menurut Ananta, demokrasi Pancasila adalah sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila.
Ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa.
Politisi senior Banten dari PDI Perjuangan itu menyampaikannya pada forum Sosialisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI, dengan tema ‘Sistim Demokrasi Pancasila’ bersama tokoh masyarakat Tangerang, di Warung Bambu, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (1/11/2023) malam.
“Dalam demokrasi politik, masyarakat harus ikut serta tanpa tekanan,” ujar Ananta.
Demokrasi Ekonomi
Sementara dalam demokrasi ekonomi, jelas Ananta, pemerintah tidak boleh dan harus melindungi rakyatnya dari praktik eksploitasi.
“Masyarakat tidak boleh dieksploitasi. Dan, kesejahteraannya harus diperjuangkan,” katanya.
Oleh karenanya, lanjut Ananta, sistem demokrasi Pancasila sudah tepat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lantaran setiap kebijakan dan permasalahan ditentukan dengan cara musyawarah mufakat.
Sebagai contoh, Ananta menyebut proses pemilihan Ketua MPR RI yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
“Kala itu, Almarhum Pak Taufiq Kiemas direkomendasikan oleh partai PDI Perjuangan sebagai Ketua MPR. Tapi, dia membuat syarat agar proses tidak dilakukan secara voting, melainkan dengan cara musyawarah mufakat. Dan hingga saat ini cara tersebut berlaku,” imbuhnya.
Dalam kegiatan menjaring aspirasi masyarakat tersebut, nampak tokoh masyarakat Tangerang sebagai peserta bergantian secara aktif menyampaikan aspirasinya kepada Ananta.
Pada akhir kegiatan, Ananta memberikan bantuan pangan berupa paket sermbako kepada para peserta. (TIM)
