Lalu, soal kredit rumah murah, Ananta menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan kaum muda milenial akan semakin sulit mendapatkan rumah murah.
“Soal ini juga, kiranya ada penjelasan dan solusi dari Pak Dirut BTN. Jangan sampai nanti anak muda itu ikut mertua semua,” ucapnya.
Kemudian soal hutang Garuda ke Himbara, Ananta menyebut besaran hutang Garuda ke Mandiri Rp 4,37 triliun, BNI Rp 2,38 triliun dan ke BRI Rp 4,61 triliun, dengan jangka waktu cukup lama yaitu maksimal 22 tahun.
“Dengan berbagai masalah yang ada di Garuda, saya berharap Himbara bisa menjamin hutang Garuda itu bisa lunas lebih cepat. Karena menjadi beban negara dan BUMN,” imbuhnya.
Ananta juga menyoroti soal pembiayaan perusahan tambang dari BNI dan Mandiri. Apakah ada persyaratan pendanaan selain kesehatan keuangan perusahaan juga terkait dampak perusahaan itu terhadap lingkungan.
Karena banyak kalangan mempertanyakan komitmen terkait lingkungan dari pembiayaan perusahaan tambang itu.
Kemudian terakhir Ananta meminta BRI sebagai holding ultra mikro bersama Pegadaian dan permodalan nasional madani atau PNM memperhatikan tenaga lapangan PNM.
Sebab, Ananta menilai PNM telah membumikan Pancasila karena telah menanamkan rasa gotong royong secara ekonomi melalui bantuan kredit modal usaha rakyat kecil di pelosok-pelosok.
Namun di wilayah Pandeglang dan selatan Banten, tenaga pendamping UMKM yang mayoritas perempuan itu sangat rentan lantaran faktor infrastruktur jalan, juga mereka kadang bawa uang kontan.
“Saya kira BRI bisa ikut memberikan perhatian kepada tenaga lapangan itu. Mereka menggunakan sepeda motor ke pelosok-pelosok Banten melayani rakyat kecil agar bisa tetap melakukan kegiatan usaha,” imbuhnya.
Diketahui, Rapat Dengar Pendapat itu dipimpin Faisol Riza Ketua Komisi VI DPR RI, dihadiri Dirut PT BRI, PT BNI, PT Bank Mandiri dan PT BTN membahasterkait Kinerja Korporasi dan RKAP TA 2022 dan Evaluasi Pelaksanaan Program PEN dalam Program relaksasi kredit perbankan.(jack)
