Banten, Semartara.News — Politisi milenial PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono menyatakan, meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, setara dan berdaya adalah keniscayaan.
Sebagai layanan esensial yang memiliki peran penting menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Anak dan remaja berusia 3-18 tahun yang berasal dari keluarga miskin ataupun kaya, yang tinggal di daerah terpencil maupun perkotaan tak boleh putus sekolah.
Mereka harus memiliki peluang sama untuk bersekolah, termasuk penyandang disabilitas yang berada dalam situasi kemanusiaan.
Kehilangan pendidikan akan memupus peluang untuk mengembangkan potensi penuh mereka.
Oleh karenanya mengurangi jumlah anak tidak bersekolah harus menjadi prioritas bagi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pendidikan inklusif, berkualitas dan berkeadilan harus terus didorong untuk mencapai pembangunan SDM daerah yang unggul dan berdaya,” ungkap Abraham.
Problem Pendidikan
Anggota parlemen Banten pilihan rakyat di Pemilu 2024 itu menyebut, kendati sektor pendidikan menyedot anggaran terbesar 20 persen APBN.
Namun kualitas pendidikan belum juga beranjak, dan rasa keadilan dalam pendidikan belum merata diterima masyarakat.
Menurutnya, secara umum dunia pendidikan di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri.
Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin.
Minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata.
Ketimpangan pendidikan daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi.
Kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih kurang. Pelatihan yang tidak memadai, hingga keterbatasan sumber daya manusia menghambat kualitas pengajaran.
Kekurangan fasilitas dan infrastruktur terjadi. Seperti keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk.
Ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan.
Juga kurikulum pendidikan di Indonesia belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global.
Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang aplikatif.
“Problem sektor pendidikan ini umumnya terjadi di semua daerah. Harus ada ikhtiar melibatkan berbagai pihak untuk merubah keadaan,” ujar legislator muda usia 23 tahun itu.
Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Abraham berpandangan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan kerja bareng eksekutif, legislatif dan semua elemen masyarakat.
Melaksanakan fungsi pendidikan harus dipolakan secara sistematis, terstruktur dan kolaboratif.
Pelibatan masyarakat dan campur tangan swasta diperlukan. Mereka harus diberikan ruang lebih secara partisipatif dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
Pemenuhan kebutuhan anggaran perlu dikompromikan pemerintah daerah dengan legislatif untuk menuntaskan persoalan.
Tren alokasi anggaran harus terus didorong menunjukkan peningkatan dan menjadi prioritas.
Melalui dukungan anggaran pendidikan, sekolah rusak diperbaiki, ruang kelas ditambah, dan sekolah baru bisa dibangun merata di setiap daerah.
“Dukungan dana APBD perlu dioptimalkan sebagai alat kemakmuran bersama untuk menghasilkan manusia unggul dan berdaya,” ucap Abraham.
Menurutnya, secara mendasar anggaran pendidikan menekankan pada tujuan, yaitu meningkatkan akses pendidikan, meningkatan kualitas sarana penunjang pendidikan.
Kemudian menguatkan relasi muatan pendidikan dengan pasar kerja, dan pemerataan kualitas pendidikan.
Demikian pandangan Abraham untuk membenahi persoalan kualitas dan ketimpangan pendidikan di ‘Tanah Jawara’.
Menjadi ikhtiar dalam rencana kerja politiknya di parlemen Banten.(TIM)