SEMARTARA – Dalam upaya menuju solusi atas persoalan di Papua secara arif, bijak, dan tepat, khususnya peningkatkan kesejahteraan, Presiden mendengarkan suara masyarakat di sana.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima aspirasi Forum Kepala Daerah Se-Tanah Tabi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kambupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Sarmi, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 26 September 2019 lalu.
Dalam kesempatan tersebut Kastaf didampingi oleh Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Theofransus Litaay.
Dilansir darisitus ksp.go.id, menurut George Awi Ketua LMA Port Numbay, kawasan yang berbatasan dengan lautan Pasifik di utara ini perlu dibentuk daerah otonomi baru (DOB) untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Sementara itu Mathius Awoitauw, S.E, M. Si Ketua Forum se-Tanah Tobi ingin secara seius mencapai kemajuan lewat peningkatan kesejahteraan. Lewat DOB berbagai persoalan akan tertangani dengan cepat dan lebih baik. “Kami berharap kawasan ini bisa menjadi kawasan strategis nasional dengan berbagai aset dan sumber daya laut, alam, dan perkebunan,” tukasnya.
Zeth Edi Ohoiwutun yang mewakili Kabupaten Jayapura lebih menyoroti keunikan wilayah Tobi dari sisi sosiologi dan antropologi.
Menurutnya, karakter kepemimpinan di wilayah utara Papua ini adalah ondoafi. Yakni pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan yang tertata. Dengan karakter masyarakat yang ramah dan tidak suka berkonflik. Itulah sebabnya pemerataan pembangunan di Papua harus melihat aspek budaya dan karakter kepemimpinan di masing-masing wilayah.
Dalam tanggapannya Kepala Staf Kepresidenan menekankan, pemerintah mendengar dan responsif terhadap persoalan-persoalan Papua.
“Saya menggarisbawahi, pendekatan antropologi, sosiologis, dan etnografi, penting untuk pengembangan Papua ke depan,” ungkapnya.
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menambahkan, alasan pengembangan wilayah bukanlah sekadar untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan soal kesejahteraan belaka, namun juga penting memperhatikan pendekatan budaya dan karakter kepemimpinan wilayah adat.
