Pandeglang, Semartara.News — Warga dan tim advokasi di Banten mulai menyiapkan perlawanan melalui jalur hukum terhadap kebijakan pertambangan dan menyuarakan penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Dua persoalan tersebut mengemuka dalam konsolidasi warga dan tim advokasi di Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (21/11/2026). Mereka menuntut keterbukaan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menyangkut lingkungan, ruang hidup masyarakat, dan keberlangsungan satwa langka.
Ketua Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Banten Raya sekaligus inisiator gerakan, Raden Elang Yayan Mulyana, mengatakan tim advokasi tengah menyiapkan keberatan administratif terhadap keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu akan dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kami tidak ingin kebijakan yang menyangkut masa depan Banten berjalan tanpa pengujian yang terbuka dan akuntabel. Karena itu, kami sedang menyiapkan langkah hukum terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten,” kata Raden Elang.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut penetapan wilayah pertambangan. Lebih jauh, masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan itu dibuat, apa dasar pertimbangannya, dan sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan warga.
“Bagi kami, persoalan ini bukan semata-mata soal pertambangan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan ditetapkan, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan warga,” ujarnya.
Tim advokasi, kata Raden Elang, ingin memastikan keputusan tersebut dapat diuji secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap persiapan keberatan administratif.
Warga Tolak Badak Jawa Dipindahkan ke Alas Purwo
Selain kebijakan pertambangan, warga juga mempersoalkan wacana pemindahan badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Bagi masyarakat di sekitar Ujung Kulon, persoalan itu bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan konservasi ke kawasan lain. Mereka mempertanyakan dasar ilmiah rencana tersebut dan menuntut keterbukaan informasi sebelum keputusan diambil.
Usep Saepudin, warga Ujung Kulon yang mengikuti konsolidasi, mengatakan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan konservasi badak Jawa menguat sejak kematian seekor badak bernama Musofa pada 2025.
Menurut Usep, pihak Balai TNUK menyampaikan bahwa Musofa mati karena sakit. Namun, ia mengatakan sebagian warga mempertanyakan penjelasan tersebut dengan merujuk pada informasi mengenai penggunaan perangkap.
Persoalan itu, menurut dia, turut memengaruhi sikap masyarakat terhadap rencana translokasi atau pemindahan badak Jawa.
Usep menjelaskan, dalam pertemuan sosialisasi dan istigasah pada 30 Agustus 2026, pihak Balai TNUK menyampaikan informasi mengenai rencana translokasi tahap kedua, terutama proses penangkapan badak sebelum dibawa ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).
JRSCA merupakan kawasan di dalam TNUK yang dikembangkan untuk mendukung konservasi badak Jawa melalui pengelolaan habitat dan pemantauan satwa.
Pertemuan tersebut dihadiri ulama, tokoh masyarakat, kepala desa di wilayah Cimanggu dan Sumur, serta kalangan pemuda. Menurut Usep, sekitar 90 persen warga yang hadir mendukung program translokasi dengan syarat pelaksanaannya tetap berada di dalam kawasan TNUK, bukan dipindahkan ke Alas Purwo.
Dukungan itu juga disertai catatan agar metode pit rap, yakni perangkap yang dikhawatirkan warga berkaitan dengan kematian Musofa, tidak digunakan. Menurut Usep, pihak balai saat itu menyampaikan bahwa metode tersebut tidak lagi digunakan.
Warga yang hadir kemudian menandatangani pernyataan dukungan terhadap program translokasi dengan syarat tetap dilaksanakan di kawasan TNUK.
Karena itu, Usep mengaku terkejut ketika menemukan pemberitaan media mengenai wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Ia mengatakan warga sebelumnya tidak mengetahui rencana tersebut.
“Kami mendukung upaya konservasi badak Jawa, tetapi bukan berarti menyetujui pemindahan ke luar kawasan Ujung Kulon. Dukungan warga memiliki syarat yang jelas, yakni translokasi tetap dilakukan di dalam kawasan TNUK,” ujarnya.
Usep meminta Balai TNUK menjelaskan secara terbuka rencana pengelolaan badak Jawa, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut dia, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas agar tidak dihadapkan pada perubahan kebijakan tanpa penjelasan memadai.
Jangan Tempatkan Warga sebagai Penonton
Raden Elang menilai, kebijakan konservasi satwa langka tidak cukup hanya didasarkan pada keputusan administratif. Setiap langkah harus memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai transparansi informasi dan mekanisme pengawasan yang jelas.
“Upaya konservasi harus bertumpu pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, transparansi informasi, dan pengawasan yang jelas. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan, tetapi harus memperoleh penjelasan yang memadai,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi memengaruhi lingkungan, habitat satwa, dan ruang hidup warga. Pemerintah serta instansi terkait juga perlu menjelaskan tujuan, dasar pertimbangan, dan konsekuensi dari setiap kebijakan.
Bagi tim advokasi dan warga yang mengikuti konsolidasi, persoalan pertambangan dan konservasi badak Jawa memiliki satu titik temu, yakni tuntutan terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah.
Dalam persoalan pertambangan, tim advokasi menyiapkan jalur hukum untuk menguji keputusan Menteri ESDM. Sementara dalam persoalan konservasi, warga menolak wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo dan meminta agar rencana tersebut dijelaskan secara terbuka.
Konsolidasi di Pulosari diikuti warga dari berbagai latar belakang, di antaranya advokat, pegiat lingkungan, mahasiswa pecinta alam, serta organisasi masyarakat yang menaruh perhatian terhadap persoalan pertambangan di Banten dan konservasi badak Jawa.
Mereka mendorong agar kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat tidak dijalankan tanpa penjelasan yang memadai. Bagi warga, keterbukaan informasi dan partisipasi publik merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah. (Red)







