Tangerang, Semartara.News — Kelanjutan proyek revitalisasi Pasar Kronjo, Kabupaten Tangerang, terancam terhambat setelah persoalan kontrak dan pembatasan adendum mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Hingga RDP kedua digelar, belum ada keputusan final untuk menyelesaikan pembangunan pasar yang telah mangkrak selama beberapa tahun tersebut. Sementara itu, ratusan pedagang masih menanti kepastian agar dapat kembali menjalankan aktivitas usaha di tempat yang layak.
Rapat tersebut mempertemukan sejumlah pihak terkait, yakni manajemen pengembang PT Trivalenia Citra Utama (TCU), Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR), Bagian Hukum Pemkab Tangerang, Camat Kronjo, serta perwakilan pedagang.
Persoalan utama yang dibahas meliputi berakhirnya masa kontrak, keterbatasan perpanjangan melalui adendum, serta kemungkinan langkah hukum untuk menentukan kelanjutan proyek revitalisasi tersebut.
Pengembang Tunggu Solusi Hukum
Perwakilan pedagang Pasar Kronjo, H. Aspuri, mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait segera menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut. Menurutnya, ketidakpastian pembangunan pasar berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha para pedagang.
Aspuri menyebut proyek revitalisasi pasar seluas lebih dari 9.000 meter persegi dengan nilai investasi sekitar Rp18 miliar itu telah lama terhenti. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak terhadap sedikitnya 200 pedagang lokal yang kehilangan mata pencaharian.
“Kami para pedagang Pasar Kronjo kini menaruh harapan besar agar kebuntuan ini segera berakhir,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan PT TCU, Jecky, mengakui pekerjaan konstruksi saat ini dihentikan sementara karena masa pengerjaan proyek telah berakhir. Kelanjutan pembangunan, kata dia, membutuhkan penyelesaian persoalan adendum kontrak.
Jecky juga mengungkapkan penurunan jumlah pedagang yang berkomitmen mencicil tempat berjualan. Berdasarkan data yang disampaikannya dalam RDP, jumlah pedagang yang semula tercatat sebanyak 500 orang kini tersisa 105 orang.
Meski menghadapi kendala tersebut, pihak pengembang menyatakan siap menyelesaikan sisa pekerjaan apabila tersedia solusi hukum yang memungkinkan proyek dilanjutkan.
“Namun demikian, kami siap untuk merampungkan sisa pekerjaan jika diberikan ruang solusi hukum,” ujarnya.
Adendum Satu Kali Jadi Kendala
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pembangunan Pasar Kronjo telah diperpanjang melalui adendum pada 2022.
Ia merujuk Pasal 5 perjanjian kerja sama yang, menurut penjelasannya, membatasi adendum atau perpanjangan waktu hanya satu kali.
Ketentuan tersebut menjadi kendala dalam mencari jalan keluar. Perpanjangan kontrak kembali tanpa landasan hukum yang memadai dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi menjadi temuan audit.
“Aturan hukumnya ketat, klausul di dalam perjanjian sudah sangat jelas menyebutkan bahwa adendum hanya dapat dilakukan satu kali. Sehingga apabila aturan ini dilanggar, maka kontrak berisiko batal demi hukum dan dapat memicu persoalan hukum di kemudian hari bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Persoalan ini membuat kelanjutan revitalisasi tidak hanya bergantung pada kesiapan pengembang, tetapi juga pada kepastian dasar hukum yang dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya.
DPRD Buka Opsi Pemutusan Kontrak
Camat Kronjo, M. Mumu Mukhlis, menyayangkan belum tuntasnya penanganan proyek tersebut. Ia menilai ketidakpastian yang berlangsung selama bertahun-tahun berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.
“Nasib ratusan pedagang jadi tak menentu selama hampir delapan tahun terakhir ini. Kami sangat mendorong adanya penyelesaian nyata untuk mengakhiri persoalan pelik ini,” ujarnya.
Perjanjian kerja sama proyek revitalisasi tersebut diketahui ditandatangani pada 12 November 2019. Namun, hingga RDP kedua berlangsung, belum ada keputusan final yang dapat menjawab persoalan kontrak sekaligus memberikan kepastian penyelesaian pembangunan.
Pimpinan RDP Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Yakub, mendesak pemerintah daerah, Perumda Pasar NKR, dan pihak pengembang segera merumuskan solusi yang memiliki dasar hukum kuat serta tidak merugikan masyarakat.
Menurutnya, apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, pemutusan kontrak dapat menjadi opsi agar proses revitalisasi dialihkan melalui mekanisme atau kepada pihak lain yang lebih siap.
“Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, opsi pemutusan kontrak secara tegas demi hukum mau tidak mau harus diambil agar proses revitalisasi dapat dialihkan kepada mekanisme atau pihak lain yang lebih siap,” pungkasnya.
Hingga RDP ditutup, belum ada keputusan final mengenai kelanjutan revitalisasi Pasar Kronjo. Ketidakpastian kontrak membuat masa depan proyek tersebut masih menggantung, sementara ratusan pedagang menanti kepastian pembangunan pasar yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi mereka. (Red)







