Jakarta, Semartara.News — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. MUI juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat pengawasan dan koordinasi untuk mencegah risiko kesehatan serta penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika.
Fatwa tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut ditetapkan pada 6 November 2026. Dalam rekomendasinya, MUI meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran vape dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.
Komisi Fatwa MUI juga meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Langkah tersebut dinilai perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menutup celah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
BPOM direkomendasikan memperketat pengawasan terhadap produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum, terutama dalam pertukaran informasi dan penanganan produk yang berpotensi disalahgunakan.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN diminta menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape serta melakukan penindakan secara tegas terhadap penyalahgunaannya.
MUI juga meminta aparat penegak hukum menindak setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain melibatkan BPOM dan BNN, MUI mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian vape berjalan terpadu. Kementerian Kesehatan diminta segera menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sektor industri, Kementerian Perindustrian direkomendasikan melarang penerbitan izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk. Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait vape dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan.
MUI turut mengimbau organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta potensi bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin dan risiko ketergantungan.
MUI menegaskan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Sebelumnya, BPOM menyoroti potensi kandungan zat berbahaya dalam vape meskipun produk tersebut tidak mengandung tar. Vape juga disebut bukan merupakan terapi berhenti merokok berdasarkan kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 itu ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, MA, dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Aminudin Yakub, MA. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Dr. Amirsyah Tambunan. (Red/Aat SS)
