Perempuan Aceh Didorong Jadi Pemimpin Narasi di Ruang Digital

Perempuan Aceh didorong menjadi pemimpin narasi digital melalui literasi, komunikasi strategis, dan penguatan nilai adat serta syariat.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Budi Luhur University, Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si. (k) saat memaparkan strategi penguatan literasi digital dan kepemimpinan perempuan Aceh dalam FGD “Perempuan Aceh Bicara” di Wisma TIM, Jakarta, Rabu (7/10/2026). (Foto: Ist)

Jakarta, Semartara.News — Perempuan Aceh didorong mengambil peran lebih besar di ruang digital, bukan sekadar sebagai pengguna dan konsumen informasi, tetapi menjadi komunikator, kreator, pembentuk opini, hingga pemimpin narasi yang mampu memengaruhi kebijakan publik.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) HIKMAH, Majelis Adat Aceh (MAA), dan TGI bertajuk “Perempuan Aceh Bicara: Menyatukan Aspirasi, Menguatkan Peran Strategis Perempuan Aceh” yang digelar di Wisma TIM, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

Mengusung subtema “Mengintegrasikan Keunggulan Syariah dan Modernitas Global”, forum tersebut menghadirkan Guru Besar Ilmu Komunikasi Budi Luhur University, Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si.

Dalam pemaparannya bertajuk “Komunikasi Strategis, Literasi Digital, dan Penguatan Narasi Positif Perempuan Aceh”, Umaimah menekankan pentingnya penguasaan komunikasi strategis, literasi digital, serta kemampuan membangun narasi positif tentang perempuan Aceh yang tetap berakar pada adat dan syariat.

Menurutnya, persoalan perempuan Aceh bukan terletak pada ketiadaan pengalaman, kapasitas, maupun cerita. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang menceritakan perempuan Aceh, bagaimana cerita tersebut dibingkai, dan sejauh mana perempuan memiliki ruang untuk menceritakan dirinya sendiri.

“Menguasai narasi berarti memengaruhi persepsi publik. Perempuan Aceh harus bertransformasi dari penerima pesan menjadi komunikator, produsen pengetahuan, dan pemimpin opini,” kata Umaimah.

Warisan Kepemimpinan Perempuan Aceh

Umaimah mengingatkan bahwa Aceh memiliki warisan panjang kepemimpinan perempuan. Dalam sejarahnya, perempuan Aceh pernah tampil sebagai laksamana, panglima perang, ulama, hingga negosiator.

Namun, warisan tersebut dinilai belum sepenuhnya bertransformasi menjadi daya pengaruh dalam pengambilan keputusan di era modern.

Sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan, mulai dari rendahnya keterwakilan dalam politik, dominasi di sektor informal, kesenjangan akses dan literasi digital, hingga kekerasan berbasis gender.

Karena itu, penguatan perempuan tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan partisipasi. Perempuan juga membutuhkan kapasitas komunikasi, koneksi, keberanian, dan kemampuan mengubah gagasan menjadi kontribusi nyata.

Terlihat di Layar Belum Tentu Berpengaruh

Ruang digital memberikan peluang besar bagi perempuan untuk tampil. Namun, Umaimah mengingatkan bahwa visibilitas di media sosial tidak otomatis menghasilkan suara dan pengaruh.

Ia menggambarkan jenjang partisipasi digital mulai dari user dan consumer, kemudian berkembang menjadi creator dan influencer, hingga mencapai posisi leader yang mampu memengaruhi arah kebijakan, regulasi, dan sumber daya publik.

Karena itu, visibilitas tidak boleh menjadi tujuan akhir.

“Visibilitas harus bergerak menjadi kredibilitas, kemudian pengaruh, dan pada akhirnya menghasilkan perubahan sosial,” ujarnya.

Di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai ancaman, seperti kekerasan berbasis gender online (KBGO), manipulasi visual, pencemaran nama baik, cyberbullying, serta kerentanan data pribadi.

Literasi digital, kata Umaimah, tidak cukup hanya berupa kemampuan menggunakan perangkat dan media sosial. Perempuan juga perlu memahami perlindungan privasi, digital self-defense, keamanan siber, serta menerapkan prinsip tabayyun dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Kemampuan tersebut sekaligus perlu diarahkan untuk memproduksi konten edukatif dan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Memperkuat Narasi Berbasis Adat dan Syariat

Penguatan narasi perempuan Aceh, menurut Umaimah, perlu tetap berakar pada agama, adat, solidaritas, dan kehormatan, tanpa kehilangan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.

Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, advokasi, kewirausahaan, penguatan identitas, hingga kepemimpinan perempuan.

Dalam materi yang dipaparkan, kerangka tersebut dirumuskan melalui Aceh Women Digital Leadership (AWDL) yang mencakup empat unsur utama, yakni Awareness, Communication, Empowerment, dan Human-centered Leadership.

Kerangka ini menekankan kesadaran terhadap hak dan potensi diri, penguasaan digital storytelling dan komunikasi kebijakan, kemandirian ekonomi serta penguasaan teknologi, hingga kepemimpinan yang berakar pada syariat Islam, adat, empati, dan kemaslahatan.

Dari Perempuan yang Diceritakan Menjadi Perempuan yang Bercerita

Umaimah juga mendorong perubahan cara pandang terhadap perempuan. Perempuan tidak semestinya terus ditempatkan sebagai korban atau objek persoalan sosial.

Sebaliknya, perempuan perlu hadir sebagai subjek sekaligus kreator narasi.

Hal itu dapat dilakukan melalui penguatan komunitas, jejaring lintas sektor, peningkatan keterampilan digital, dan keberanian memproduksi gagasan.

Pengalaman perempuan lokal, termasuk pelaku UMKM, misalnya, dapat dikembangkan menjadi konten edukatif yang mengangkat persoalan nyata, nilai-nilai lokal, serta solusi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, konten digital tidak berhenti pada popularitas atau jumlah followers. Konten dapat menjadi sarana membangun kredibilitas, memperluas jejaring, membuka akses ekonomi, sekaligus memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.

Membangun Ekosistem Kepemimpinan Digital

FGD tersebut juga menawarkan peta jalan penguatan ekosistem perempuan Aceh melalui empat fase, yakni edukasi dan literasi, perlindungan siber, inkubasi, serta kemitraan dan amplifikasi.

Dalam jangka pendek, langkah tersebut diarahkan pada pembentukan tim lintas HIKMAH, MAA, dan TGI, pemetaan perempuan potensial, produksi storytelling, serta pengembangan konten mengenai keamanan digital.

Sementara dalam jangka panjang, forum mendorong terbentuknya jejaring Aceh Women Digital Leadership yang dapat memperkuat posisi perempuan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.

Pesan utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah bahwa perempuan Aceh tidak cukup hanya hadir dan terlihat di ruang digital. Mereka perlu bersuara, membangun jejaring, memproduksi pengetahuan, memimpin, dan ikut menentukan arah kebijakan masa depan.

Dari perempuan yang selama ini diceritakan, menjadi perempuan yang berani menceritakan dirinya sendiri. (Romli)

Tinggalkan Balasan