Jakarta, Semartara.News — IndexPolitica mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi para pejabat publik menyusul insiden penolakan dan pengusiran tiga menteri Kabinet Merah Putih dalam forum dialog bersama mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Peristiwa tersebut dinilai menjadi indikator adanya persoalan serius dalam relasi komunikasi antara negara dan masyarakat.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, mengatakan insiden di UGM tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan emosional mahasiswa. Menurutnya, peristiwa itu mencerminkan ketidakpercayaan sebagian kalangan akademik terhadap model komunikasi pemerintah yang dinilai kurang memberi ruang dialog yang setara.
“Ketika pejabat negara hadir di ruang akademik dengan simbol kekuasaan, beban protokoler, serta gaya komunikasi yang cenderung agresif dan defensif, maka ruang dialog yang bebas dari tekanan sesungguhnya telah kehilangan esensinya sejak awal. Negara harus mulai membuka diri pada komunikasi yang lebih egaliter,” ujar Alip usai mengikuti podcast Sinkos Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan.
Diskusi tersebut turut menghadirkan pengamat politik Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah, ekonom Anthoni Budiawan, mantan anggota DPR RI Ahmad Yani, serta sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Forum Akademik Dinilai Kehilangan Substansi Dialog
Dalam analisisnya, IndexPolitica menyoroti kecenderungan sejumlah forum akademik yang dinilai bergeser dari ruang pertukaran gagasan menjadi sarana penyampaian narasi pemerintah secara satu arah.
Alip menilai kampus semestinya menjadi arena diskusi kritis yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen secara terbuka. Namun, ketika ruang akademik dipenuhi logika birokrasi dan kekuasaan, mahasiswa berpotensi hanya menjadi pendengar pasif.
“Kampus tidak boleh kehilangan independensinya. Ketika mahasiswa merasa dialog hanya menjadi formalitas atau sarana legitimasi kebijakan, maka penolakan yang muncul merupakan bentuk ekspresi atas kegelisahan tersebut,” katanya.
Penolakan Dipandang Sebagai Pesan Politik
Lebih lanjut, Alip menilai tindakan mahasiswa dapat dibaca sebagai pesan politik yang menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi antara pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat sipil.
Menurutnya, aksi penolakan tersebut merupakan bentuk komunikasi simbolik yang muncul ketika saluran dialog formal dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi aspirasi secara setara.
“Itu adalah pesan bahwa mahasiswa menginginkan ruang dialog yang lebih jujur, terbuka, dan tidak didominasi oleh relasi kekuasaan. Mereka ingin didengar sebagai mitra dialog, bukan sekadar audiens,” ujarnya.
Dorong Pemerintah Bangun Komunikasi yang Egaliter
Di akhir keterangannya, Alip menegaskan bahwa pemerintah perlu menjadikan insiden tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki pendekatan komunikasi di ruang publik.
Ia menilai rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil hanya dapat terwujud melalui dialog yang menghargai kesetaraan posisi serta keterbukaan terhadap kritik.
“Jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, maka pendekatan komunikasi yang dominatif harus ditinggalkan. Ruang publik membutuhkan perdebatan yang sehat, argumentasi yang kuat, dan kesediaan semua pihak untuk saling mendengarkan,” kata Alip. (*)
