Banten, Semartara.News – Setelah dilantik sebagai Gubernur Banten, Andra Soni bersama Wakil Gubernur Dimiyati Natakusumah dihadapkan pada tantangan besar dari Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Uchok mendesak kedua pemimpin baru ini untuk berani mengusut kekayaan mencolok yang dimiliki oleh lima Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Uchok berharap agar Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah dapat mewujudkan Banten yang bebas dari praktik korupsi. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari mereka, terutama setelah terungkapnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menunjukkan bahwa kelima Kepala Dinas tersebut memiliki harta yang sangat mencengangkan.
Dengan adanya laporan tersebut, masyarakat Banten menunggu tindakan nyata dari Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. LHKPN yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kekayaan lima Kepala Dinas di Banten jauh melebihi rata-rata, bahkan ada yang lebih tinggi dari harta kekayaan Gubernur sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sumber kekayaan mereka dan dugaan praktik korupsi yang perlu diinvestigasi.
Uchok menekankan bahwa hasil LHKPN seharusnya menjadi sinyal bagi Gubernur baru untuk segera bertindak. Ia mengingatkan bahwa akumulasi kekayaan yang mencolok ini bisa jadi merupakan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang telah berlangsung lama. “Gubernur harus berani mengambil langkah tegas untuk menyelidiki asal-usul kekayaan ini dan memastikan tidak ada pejabat yang kebal hukum,” tegasnya kepada wartawan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Salah satu kasus yang paling mencolok adalah kekayaan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banten, yang tercatat memiliki harta mencapai Rp24 miliar. Gaji dan tunjangan seorang pejabat eselon II tidak mungkin mencapai angka tersebut dalam kondisi normal. “Dari mana asal kekayaan sebesar itu? Apakah ada bisnis sampingan yang sah, atau justru ini hasil praktik korupsi yang dibiarkan selama bertahun-tahun?” tanya Uchok.
Selain Kadinkes, terdapat juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp12 miliar, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercatat memiliki Rp8,7 miliar. Semua ini menambah daftar panjang pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.
Uchok juga mengkritik lambannya proses hukum terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Kesehatan Banten. “Jika ada indikasi kuat, mengapa proses hukumnya berjalan sangat lambat? Apakah ada upaya melindungi oknum tertentu? Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan daerah,” tegasnya.
Dengan adanya tekanan dari aktivis dan masyarakat, diharapkan Gubernur Andra Soni dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan audit dan investigasi terhadap kekayaan para pejabat tersebut. “Kami menunggu tindakan nyata dari Gubernur. Jika tidak ada langkah tegas, janji untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan hanya akan menjadi omong kosong,” pungkas Uchok.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi Gubernur baru untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa setiap pejabat di lingkungan Pemprov Banten bertanggung jawab atas kekayaan yang dimiliki. Hanya dengan tindakan tegas dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat dipulihkan. (*)
