Kota Tangerang, Semartara.News – Aktivis Kota Tangerang yang tergabung dalam Sentral Komite Aksi Kerakyatan (SKAK) menuntut Kepala Dinas (Kadis) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang lantaran tidak maksimal dalam menyerap Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan koordinator aksi, Fachri, dalam aksi demonstrasi di Gedung Cisadane pada Senin (6/1/2025).
Menurut Fachri, program rekrutmen seleksi PPPK merupakan agenda baik untuk mengangkat harkat martabat para abdi negara dalam hal ini pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta pelayanan di daerah.
Berdasarkan data, lanjut Fachri, Pemerintah Kota Tangerang mempunyai kuota formasi sebanyak 5.186 seleksi PPPK. Sayangnya, hanya 3.455 pegawai non ASN yang lolos tes seleksi administrasi.
“Yang benar-benar lolos menjadi PPPK hanya 1.669, sementara 1.786 lainnya gagal,” kata Fachri kepada awak media.
“Karena itu, kami menuntut agar Kepala Dinas BKPSDM Kota Tangerang dicopot dan selamatkan ribuan THL menjadi PPPK penuh waktu,” terangnya.
Pasalnya, Fachri menilai BKPSDM telah gagal memperjuangkan nasib pegawai THL yang menjadi garda terdepan memberi pelayanan kepada masyarakat di Kota Tangerang.
Terkait kategori PPPK paruh waktu, Fachri mengungkapkan, belum ada peraturan rinci seperti sistem penggajian dan status kepegawaian, yang berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu.
Terlebih lagi, sambungnya, skema PPPK paruh waktu melibatkan pihak ketiga (outsourcing) dan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kita sama-sama tahu outsourcing itu berorientasikan keuntungan. Jadi, jangan sampai ada bisnis yang dibalut oleh abdi negara,” imbuhnya.
Dalam pantauan, dalam aksinyai, massa SKAK melakukan pembakaran ban dan membentangkan spanduk bertulis kritik. (Kahfi/Red)
