Kota Tangerang, Semartara.News – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan sertifikat elektronik di Provinsi Banten.
Penlucuran itu dibarengi deklarasi 14 kota/kabupaten lengkap yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia, yang dihadiri secara daring maupun luring.
Dalam Agenda itu AHY didampingi Kepala BPN Banten, Pejabat Gubernur Provinsi Banten, Pejabat Wali Kota Tangerang, dan pejabat pemerintah lainnya.
AHY menyampaikan implementasi peluncuran sertifikat elektronik itu guna memperkecil potensi konflik atau sengketa tanah.
“Termasuk juga melindungi masyarakat dari mafia pertanahan,” kata AHY, di Hotel Novotel, Cikoko, Kota Tangerang, Banten, Kamis (30/5/2024).
Pasalnya, lanjut AHY, seringkali masyarakat menjadi korban sengketa tanah. Bahkan, konflik itu menyasar pada korporasi, perusahaan, hingga pemerintah sendiri menjadi korban.
“Ini memang masalah yang kompleks tetapi kita punya semangat yang tinggi. Ke depan, kita ingin pelayanan masyarakat melalui transformasi digital ini semakin murah, efisien, transparan, dan akuntabel,” terangnya.
Sehingga kota/kabupaten di Provinsi Banten, sambung AHY, setiap tanahnya memiliki status lengkap atau sudah terpetakan dan terdaftar.
AHY menjelaskan peluncuran itu juga sejalan dengan tujuan utama reformasi agraria Kementerian ATR/BPN.
Terlebih lagi, kata AHY, sertifikat elektronik adalah wujud setiap warga negara Indonesia di mana pun berada memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya.
Selain itu, kepastian hukum hak tanah itu dapat menghadirkan ekosistem investasi yang kompetitif.
“Sehingga bisa menyikapi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan kesejateraan,” jelasnya.
Dan, AHY berharap terjadi peningkatan pelayanan birokrasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara.
Dalam agenda itu, AHY menyerahkan 18 sertifikat elektronik kepada masyarakat dan pejabat pemerintah di Provinsi Banten. (Kahfi)
