Kabupaten Tangerang, Semartara.News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyinggung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) APBD Tahun 2022 yang tidak berdampak kepada kepuasan Masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Dewan Fraksi PDIP, Deden Umardani usai mengikuti acara Rapat Paripurna terkait jawaban Bupati Tangerang terhadap pandangan Fraksi, pada Senin (19/6/2023).
Deden mengatakan capaian RPJMD jangan hanya berbasis angka, namun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu ia menilai, seharusnya indikator capaian nya harus di koreksi bersama, bukan hanya dipadatkan dari 15 menjadi 10.
Menurutnya, jika indikator suatu keberhasilan RPJMD hanya dilihat dari pembangunan fisik dan angka dalam APBD seolah target tersebut memang tercapai.
“Namun, faktanya tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Dan semua Kepala Daerah bisa, jika indikatornya cuma itu saja, karena hanya berdasar angka di APBD,” katanya.
Ia memaparkan, banyak masalah di tengah masyarakat yang tidak terselesaikan, dan selalu terjadi berulang kali. Salah satunya seperti kisruhnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena infrastruktur pendidikan yang belum selaras.
“Kita bisa lihat, setiap penyelenggaraan PPDB pasti ada masalah,” ucapnya.
