SEMARTARA, Kota Tangerang (3/1) – Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan khususnya di wilayah tempat tinggalnya. Hal itu diungkapkan Turidi Susanto, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, saat diskusi dengan beberapa mahasiswa di ruangnya.
Menurut dia, pada hakikatnya mahasiswa memiliki peran pengabdian kepada masyarakat yakni sebagai “Agent of Change, Iron stock, dan Social Control”. Namun dalam mengaplikasikannya, mahasiswa harus memiliki langkah strategis untuk menciptakan perubahan suatu wilayah.
“Saya sangat mendukung mahasiswa yang ingin mengetahui tentang tata kelola keuangan daerah. Mulai dari proses penyusunan APBD, penggunaannya, hingga proses realisasi dan pelaporannya,” kata Turidi, kepada wartawan Semartara.com, Rabu (3/1).
Keterlibatan mahasiswa, lanjut dia, merupakan hal yang sangat dibutuhkan ketika masukan atau usulan-usulannya menjadi solusi dari masalah yang ada. Namun, kata dia, mahasiswa harus mengedepankan pemikiran intelektualnya dan jiwa idealismenya agar dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.
“Saya harap mahasiswa menggunakan keintelektualannya pada saat mengkritisi ataupun saat memberi masukan, sehingga mampu menciptakan solusi dari persoalan di wilayah yang dalam hal ini Kota Tangerang,” ujarnya.
Sementara Eva, mahasiswa semester lima disalah satu Universitas wilayah Kota Tangerang mengaku, tujuannya mewawancarai anggota dewan lantaran sedang melaksanakan tugas Mata Kuliah Politik Keuangan Daerah. Namun selain tugas kuliah, dirinya juga ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana prosedur pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk pembangunan di wilayah.
“Jadi tujuan kita yang pertama yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah. Selain itu, sebagai masyarakat kita juga perlu mengetahui anggaran tahun 2018 dan berapa besaran APBD di Kota Tangerang. Serta juga mengetahui fokus dan prioritas pemerintah di tahun 2018 ini untuk apa saja,” kata Eva, didampingi rekannya.
“Dengan demikian kita bisa mengetahui dan bisa memantau kinerja dari pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Sehingga akan dapat meminimalisir penyelewengan yang dilakukan pejabat daerah dalam hal penggunaan anggaran,” imbuhnya. (Helmi)
