Jakarta, Semartara.News – Menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, restrukturisasi perusahaan BUMN, PT Pertamina (Persero) dibeberkan oleh sang Direktur Utama, Nicke Widyawati. Menurutnya, perusahaan tersebut telah mengubah struktural perusahaan, di mana, restrukturisasi dilakukan dengan memangkas jumlah anak perusahaan yang awalnya 127 menjadi 12 perusahaan.
Adapun 12 anak perusahaan itu dikelola oleh enam subholding Pertamina yang dibentuk sejak tahun lalu. Nicke Widyawati menuturkan, restrukturisasi ini merupakan kelanjutan dari perampingan yang telah berjalan sebelumnya pada Juni 2020 lalu. Hal ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan Pertamina sebagai induk atau holding BUMN Energi di Indonesia.
“Di bawah Pertamina ini ada enam subholding. Jadi tadinya ada 127 anak perusahaan, sekarang dengan struktur baru ada 12 perusahaan,” kata Nicke dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, di Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Nicke mengatakan, proses holdingisasi di internal Pertamina akan berdampak positif bagi kinerja keseluruhan perusahaan, khususnya dalam hal efisiensi, penajaman lini bisnis, penambahan belanja modal usaha, serta peningkatan nilai perusahaan ke depannya. Selain itu, perusahaan akan dapat lebih fleksibel dalam memperoleh modal usaha dan mencari mitra usaha, tanpa harus melulu tergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN.
Nicke Widyawati menambahkan, bahwa restrukturisasi anak usaha ini dapat mendatangkan tambahan investasi sekitar 300 juta US Dollar. Termasuk juga dalam rencana restrukturisasi ini adalah pelepasan beberapa anak perusahaan ke lantai bursa saham (IPO). Kendati belum bisa dipastikan anak perusahaan atau lini bisnis mana yang akan IPO, namun terindikasi kuat bahwa anak perusahaan seperti PT Asuransi Tugu, PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika), dan Pertamina Drilling, sepertinya akan segera di-IPO.
Pada sesi pendalaman, Ananta Wahana, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang hadir via daring menekankan, agar restrukturisasi ini tidak hanya di atas kertas. “Akan tetapi (restrukturisasi harus) bisa punya dampak langsung terhadap kemandirian energi dan dapat efektif mengurangi ketergantungan impor untuk konsumsi dalam negeri,” kata Legislator dari Dapil Banten III ini.
Ananta menegaskan, PT Pertamina harus bisa memberikan dampak nyata di tengah pandemi ini kepada stakeholder yang sesungguhnya, yaitu rakyat Indonesia.
Ananta menjelaskan, bahwa menurut catatannya, setidaknya ada 8 lini bisnis anak serta cucu perusahaan Pertamina seperti Migas, bisnis Kesehatan, dan Rumah Sakit, Penerbangan, Asuransi, Properti, Perhotelan, Minimarket, hingga bisnis Pendingin Ruangan. Setiap lini bisnis itu dijalankan oleh anak serta cucu usaha yang berbeda-beda, dan memang menjadikan Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN dengan lini bisnis terbanyak.
Oleh karena itu, pada sesi tersebut dia meminta Dirut Pertamina untuk menyebut 3 saja perusahaan yang jika harus dipilih akan diprioritaskan oleh Pertamina. Selain itu, Ananta mengungkapkan, beberapa silang pendapat antara Komisaris Utama Pertamina dengan Pertamina sendiri, lalu Presiden yang sempat memecat petinggi Pertamina. “Ini semua terjadi karena terlalu luasnya lini usaha Pertamina,” kata dia.
Di akhir penyampaiannya, Ananta sempat menyinggung soal PERTAMINI. Ananta mempertanyakan, bahwa banyak sekali POM-POM bensin mini milik rakyat di sepanjang jalur lintas Jawa dari Jakarta, Tangerang, hingga ke Madiun dan Banyuwangi. Entah itu legal atau ilegal, menurutnya Pertamina seharusnya bisa ikut meningkatkan pemberdayaan rakyat UMKM lewat perluasan partisipasi dalam pengadaan SPBU PERTAMINI atau PERTASHOP.
“Sebab faktanya Pertamina memang punya lini bisnis yang khusus menggandeng UMKM sebagai mitra pengadaan BBM di daerah-daerah. Hal ini penting dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan apalagi di tengah masa pandemi,” ujar dia.
