Puluhan tukang ojek pangkalan membawa spanduk penolakan ojek online, saat berunjukrasa di depan Kantor DPRD Banten. (FOTO Soe)
SEMARTARA, Serang (10/10) – Keberadaan ojek online di Kota Serang selaku ibukota Provinsi Banten sejak tiga bulan lalu, mulai menuai penolakan dari Paguyuban Ojek Pangkalan Banten. Ojek online dinilai mengancam nasib ojek pangkalan.
Penolakan terhadap keberadaan ojek online itu, disuarakan puluhan anggota paguyuban ojek pangkalan di depan Gedung DPRD Banten. Mereka menggelar demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya pada anggota wakil rakyat.
“Kami minta perusahaan ojek berbasis layanan aplikasi online ditutup di Banten,” kata Amrul, Koordinator Paguyuban Ojek Pangkalan Banten dalam orasinya, Senin (9/10).
Puluhan tukang ojek pangkalan yang melakukan demontrasi kemudian meminta anggota DPRD Banten, untuk menemui mereka dan memperjuangkan aspirasi yang mereka suarakan. Khawatir unjukrasa berakhir ricuh, akhirnya para demonstran diperbolehkan menyampaikan aspirasinya melalui dialog bersama Kesekretariatan DPRD Banten di Gedung Serba Guna (GSG) dewan.
Saat audiensi, Amrul menuturkan, keberadaan ojek online yang mulai marak di wilayah Serang dan sekitarnya tiga bulan lalu berdampak terhadap pendapatan ojek pangkalan. Kondisi ini terkesan mengganggu keberadaan ojek pangkalan.
“Kami merasa terganggu. Kehadiran ojek online seolah akan menghilangkan keberadaan kami,” katanya.
Pengakuan Amrul, dengan kehadiran ojek online rata-rata penghasilan ojek pangkalan hanya Rp15.000 hingga Rp25.000 perhari. Padahal sebelum kehadiran ojek online jumlahnya lebih dari itu. Kondisi ini diperparah lagi dengan pengemudi opang yang rata-rata masyarakat tidak mampu.
“Kondisinya semakin parah. Kami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya,” ungkapnya.
Selain itu, tukang ojek pangkalan kesulitan bergabung dengan ojek online. Alasannya, karena untuk bergabung dengan layanan aplikasi online, harus memiliki atau membeli handphone android terlebih dahulu.
“Kami masyarakat Banten yang kehidupannya di bawah standar hanya mencari nafkah dari ojek pangkalan,” kata Amrul.
Oleh sebab itu, pihaknya menuntut agar segera dilakukan penutupan ojek online. DPRD sebagai lembaga wakil rakyat harus segera berkoordinasi dengan OPD terkait di Pemprov Banten. Sebab, apabila tidak direalisasikan, kami akan kembali melakukan aksi besar-besaran diseluruh Banten.
“Kami minta segera menutup ojek online di Banten. Kalau tidak, kami akan turun lebih banyak lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Humas Aspirasi DPRD Banten, Heryana smengaku siap menyampaikan aspirasi pengemudi ojek pangkalan. Tapi pihaknya terlebih dulu akan melaporkan hasil audiensi ke komisi IV DPRD Banten.
“Kami siap menyampaikan aspirasi yang disampaikan. Saya sampaikan ke komisi IV. Untuk nasib ojek pangkalan kami sangat paham. Saya minta doanya agar sesuai dengan aspirasi,” jelasnya. (Soe)
Baca juga:
