Kabupaten Tangerang, Semartaranews – Sebanyak 50 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tangerang Raya mendapatkan pelatihan untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan tersebut digelar Institut Kibar UMKM Pancasila (IKUP) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Minggu, (13/2/2022).
Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno menjelaskan kegiatan ini juga merupakan bagian pendampingan pelaku usaha yang dilakukan BSN. Kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi UMKM yang berkomitmen untuk dilakukan pembinaan, kemudian pelaku usaha dikenalkan tentang SNI.
“Dengan telah memiliki standar yang ditetapkan tentunya produk yang dijual oleh UMKM bisa dipastikan telah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pilihan konsumen,” ujar Heru.
Selain itu lanjut Heru, produk UMKM juga dilakukan pengujian dan bimbingan perbaikan agar sesuai dengan standar, baru kemudian dilakukan implementasi dan audit internal. Jika pelaku usaha sudah siap maka selanjutnya diajukan untuk mendapatkan sertifikasi SNI.
“Setelah berhasil mendapatkan SNI, BSN membantu mempromosikan usaha tersebut dengan menjadikannya sebagai role model UMKM,” ujar Heru.
Direktur IKUP, Topo Supriyadi, berharap melalui kegiatan ini para pelaku UMKM mendapatkan peningkatan kapasitas sehingga mampu berkembang dalam usahanya.
Selain itu menurut Topo berharap setiap peserta yang hadir dalam pelatihan ini bisa menularkan seluruh ilmu yang didapatnya kepada UMKM lainnya.
“Jumlah UMKM ini sangat banyak sehingga tentunya tak mungkin diberikan pelatihan satu per satu, Untuk itu pihaknya akan menggelar Training of Trainer yakni pelatihan bagi para mentor dalam mengembangkana UMKM. Dan peserta yang hadir saat ini harus mampu menjadi mentor bagi UMKM lainnya yang belum mendapatkan pelatihan,” jelas Topo.
Sementara itu Anggota DPR RI dari Komisi VI, Ananta Wahana menjelaskan jika saat ini UMKM telah menjadi penopang dari perekonomian Indonesia. Bakan menurut Ananta, 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dihasilkan dari sektor UMKM.
“UMKM telah berkembang menjadi tulang punggung perekonomian negara terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 ini kontribusi UMKM benar-benar terasa termasuk dalam penyerapan tenaga kerja,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Ananta, dalam kondisi COVID-19 ini, untuk bisa bertahan UMKM tentunya selain harus bisa terus menjalankan usahanya dengan terus mengikuti trend yang ada sekarang juga harus meningkatkan standar produk yang dihasilkannya agar bisa meraih kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan tersebut menurut Ananta, meliputi kepercayaan terhadap layanan, kualitas produk yang ditawarkan.
“Untuk dapat memberikan jaminan tersebut, maka pelaku usaha perlu memiliki atau menerapkan standar, seperti SNI,” jelasnya.
Ananta memaparkan dengan pentingnya keberadaan UMKM tersebut, saat ini banyak kegiatan dan peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada bagaimana UMKM semakin berjaya dan bisa memberikan lapangan kerja yang stabil kepada masyarakat. Namun dengan jumlahnya yang sangat banyak, maka tentunya pembinaan tersebut tidak bisa dilakukan untuk semua UMKM.
“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dari Yayasan Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis melalui IKUP sebagai salah satu bagiannya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan dukungan kepada UMKM. Karena dengan besarnya jumlah UMKM bahkan di Banten saja telah tumbuh 59 ribu UMKM baru tentunya pemerintah tidak bisa memberikan pendampingan kepada seluruh UMKM,” pungkasnya. (Redaksi24)
