Tangerang, Semartara.News – Abraham Garuda Laksono, Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2024-2029 dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 di Balai Warga RW 22, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua. Rabu (19/02/2025).
Ketua RW 022, Usep Dahari, bersama warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta fasilitas pendukung bagi masyarakat setempat.
Abraham Garuda Laksono, yang merupakan anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten yang membidangi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan anak dan perempuan, serta perpustakaan, menegaskan komitmennya untuk terus menjalin silaturahmi dan memperjuangkan kebutuhan warga.
Aspirasi Warga:
• Pendidikan – Warga berharap adanya bantuan dalam penyediaan fasilitas pendidikan, khususnya bagi SMP dan SMA. Tini, salah satu warga, menekankan perlunya realisasi pembangunan sekolah tingkat SMP agar anak-anak tidak kesulitan mengakses pendidikan.
• Kesehatan – Dede, seorang kader Posyandu, mengusulkan penyediaan komputer dan laptop untuk mendukung administrasi serta pelayanan kesehatan di Posyandu.
• Perpustakaan – Susianti, Ketua RT 09, mengajukan permohonan fasilitas perpustakaan kecil guna meningkatkan minat baca anak-anak di lingkungan RW 22.
• Pelayanan Puskesmas – Warga juga mengeluhkan kualitas pelayanan di Puskesmas Bojong Nangka yang masih perlu diperbaiki.
Tanggapan Abraham Garuda Laksono:
Dalam kesempatan tersebut, Abraham mengaku senang dengan banyaknya aspirasi dari warga. Terutama terkait dengan peningkatan minat baca dengan mengusulkan perpustakaan
Ia juga mengajak warga untuk bersama-sama meningkatkan semangat literasi anak-anak melalui perpustakaan dan memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar dibutuhkan.
“Jangan sampai fasilitas yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya minat. Jika ada semangat untuk meningkatkan literasi, kita bisa formalitasikan bersama agar lebih efektif,” ujarnya.
Abraham berkomitmen untuk membawa aspirasi yang disampaikan ke tingkat provinsi dan memastikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat terwujud.
