Kasus Muntah dan Diare Capai 176 Orang, Warga Serpong Lagoon Terbebani Biaya Air Bersih

Warga Serpong Lagoon harus membeli hingga 10 galon air per hari di tengah persoalan kualitas air dan bertambahnya kasus gangguan kesehatan.
Perwakilan warga Serpong Lagoon, Anis Silvia, saat berbicara kepada awak media mengenai persoalan pemenuhan air bersih yang masih dihadapi masyarakat, termasuk kebutuhan pembelian air secara mandiri yang menambah pengeluaran rumah tangga selama persoalan kualitas air belum terselesaikan. (Foto: Ist)

Kota Tangsel, Semartara.News – Persoalan air bersih di Perumahan Serpong Lagoon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tak hanya memicu kekhawatiran warga terkait gangguan kesehatan, tetapi juga menambah beban pengeluaran rumah tangga.

Perwakilan warga, Anis Silvia, mengatakan sebagian warga harus membeli air bersih secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu rumah tangga, kebutuhan air yang dibeli bahkan bisa mencapai 10 galon per hari.

Kondisi tersebut membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan di tengah persoalan kualitas air yang belum terselesaikan.

“Dalam satu minggu terakhir ada penambahan 30 kasus baru. Total data terbaru sekarang 176 orang,” ujar Anis, Rabu (21/10/2026).

Hingga saat ini, total warga yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa muntah dan diare mencapai 176 orang. Dari jumlah tersebut, dua warga masih menjalani perawatan di rumah sakit, yakni seorang balita dan seorang remaja.

Meski gangguan kesehatan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan air bersih, hubungan sebab-akibatnya masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Warga Harus Membeli Air untuk Kebutuhan Sehari-hari

Di tengah persoalan tersebut, warga mengandalkan pembelian air secara mandiri dan pasokan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Anis menjelaskan, kebutuhan air bersih menjadi salah satu hal yang harus dipastikan setiap hari. Pembelian air dalam jumlah besar pun berpotensi menambah pengeluaran keluarga, terutama bagi rumah tangga yang membutuhkan pasokan secara rutin.

Selain membeli air sendiri, warga memperoleh pasokan dari Dinas Cipta Karya melalui tandon yang tersedia di setiap blok perumahan.

Pengelola instalasi pengolahan air atau water treatment plant (WTP) juga mulai mengirimkan air bersih kepada warga. Namun, distribusi dari pihak WTP disebut masih terbatas.

“Sekarang masih Dinas Cipta Karya yang dominan. WTP baru dua kali melakukan pengiriman sejauh ini,” kata Anis.

Distribusi Air Bersih Belum Maksimal

Terbatasnya pengiriman dari pihak WTP membuat pasokan pemerintah masih menjadi andalan warga. Masyarakat berharap distribusi air bersih dapat dilakukan secara rutin agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi tanpa harus terus bergantung pada pembelian mandiri.

Kepastian pasokan menjadi penting karena air dibutuhkan untuk berbagai keperluan sehari-hari, mulai dari memasak hingga menjaga kebersihan rumah tangga.

Selama persoalan kualitas air belum terselesaikan, warga harus mencari cara untuk memastikan kebutuhan tersebut tetap terpenuhi.

Warga Menunggu Penyelesaian Persoalan

Selain berharap adanya perbaikan distribusi air bersih, warga juga meminta kepastian mengenai langkah konkret perusahaan dalam merespons keluhan masyarakat.

Anis mengatakan, warga membutuhkan kejelasan terkait penanganan persoalan yang terjadi, termasuk gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penghuni perumahan.

Ia menegaskan, warga tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila perusahaan dinilai mengabaikan tuntutan masyarakat.

“Bisa saja, itu memungkinkan. Jalur hukum menjadi salah satu kemungkinan yang akan ditempuh warga,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan