Tangerang, Semartara.News — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang membahas krisis ketersediaan obat Anti Retroviral (ARV) bersama RSU Kabupaten Tangerang, menyusul kelangkaan sejumlah regimen obat yang berdampak langsung pada pasien dengan HIV. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu keberlanjutan pengobatan, terutama bagi pasien yang selama ini bergantung pada regimen Duviral.
Audiensi berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026, di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Instalasi Rawat Jalan RSU Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Yayasan Cita Andaru Bersama (YCAB), mitra kerja penanggulangan HIV, serta sejumlah penerima manfaat layanan.
Pengelola Program KPA Kabupaten Tangerang, Eko Darmawan, mengatakan persoalan kelangkaan ARV, khususnya Duviral, menjadi perhatian serius karena banyak pasien masih menggunakan regimen tersebut. Selain kosongnya stok, beberapa pasien yang dialihkan ke regimen lain juga mengalami efek samping.
Menurut Eko, sekitar 190 hingga 200 orang dewasa dan anak dengan HIV menjalani pengobatan di Kabupaten Tangerang. Dari jumlah itu, sekitar 160 orang merupakan pengguna Duviral.
“Kami menerima informasi dari penerima manfaat bahwa stok Duviral kosong. Saat menggunakan regimen pengganti, ada yang mengalami efek samping. Kondisi ini tentu berdampak pada pasien, sehingga perlu segera ada solusi,” kata Eko.
Ia menegaskan, KPA Kabupaten Tangerang berupaya menjembatani kebutuhan pasien dengan tenaga medis, sekaligus menyampaikan persoalan tersebut agar menjadi perhatian pemerintah.
Perwakilan YCAB, Irwanto atau Bang Ir, menyebut kelangkaan ARV ini perlu mendapat perhatian lebih serius. Ia memperkirakan kebutuhan Duviral berpotensi meningkat pada akhir 2026 karena banyak pasien berusia di atas 50 tahun mengalami penurunan fungsi ginjal, sehingga memerlukan regimen tertentu yang lebih sesuai.
Menurutnya, sejumlah regimen lain seperti TLD pada beberapa pasien juga menimbulkan efek samping, mulai dari gangguan fungsi ginjal hingga pengeroposan tulang.
Dokter dari tim PDP RSU Kabupaten Tangerang, dr. Nyoman, menjelaskan bahwa HIV sebagai infeksi virus dapat menyebabkan inflamasi kronis yang berdampak pada fungsi ginjal, hati, jantung, dan organ lainnya. Karena itu, penentuan regimen ARV harus disesuaikan dengan kondisi medis masing-masing pasien.
Ia mengatakan, saat ini pengobatan HIV banyak diarahkan pada regimen TLD karena dinilai efektif menekan replikasi virus. Namun, penggunaan obat tersebut tetap memiliki risiko.
“Secara medis, penggunaan obat-obatan ini ibarat pedang bermata dua. Efektif menekan virus, tetapi tetap ada risiko efek samping,” ujar dr. Nyoman.
Ia menambahkan, sebelumnya terdapat beberapa pilihan regimen seperti Neviral dan Abacavir, namun saat ini keduanya tidak tersedia. Hal ini membuat pilihan terapi semakin terbatas, terutama ketika pasien membutuhkan pergantian obat akibat efek samping.
Pihak RSU Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa rumah sakit hanya berfungsi sebagai tempat distribusi obat, sedangkan pengadaan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.
Dr. Nyoman menyarankan agar komunitas, yayasan, dan mitra kerja penanggulangan HIV menyampaikan langsung persoalan ini kepada Kementerian Kesehatan, khususnya pejabat yang menangani perencanaan dan pengadaan obat.
KPA Kabupaten Tangerang menilai persoalan kelangkaan ARV bukan hal baru. Eko Darmawan menyebut kondisi serupa hampir terjadi setiap tahun. Bahkan, berdasarkan data Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA), jumlah obat yang diterima kerap jauh di bawah kebutuhan.
“Dalam satu pengajuan kami meminta 900, tetapi yang dikirim hanya 15. Ini menjadi persoalan yang terus berulang,” ujarnya.
Sementara itu, Bang Ir menilai respons pemerintah pusat terhadap persoalan distribusi ARV masih belum optimal. Ia mencontohkan kejadian serupa di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Aceh, dan Banten yang pernah mengalami kekosongan stok hingga memicu advokasi komunitas.
Melalui audiensi ini, KPA Kabupaten Tangerang berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi sistem distribusi ARV dan memastikan ketersediaannya, agar pasien dengan HIV tetap mendapatkan layanan pengobatan secara berkelanjutan. (*)
