Jakarta, Semartara.News – Kondisi Palestina, khususnya Gaza, kini dinilai berada di titik kritis seiring mandeknya upaya rekonstruksi dan ketidakjelasan arah kebijakan Board of Peace (BOP). Sejumlah pihak menilai dewan tersebut gagal menghadirkan solusi nyata bagi pemulihan dan kedaulatan Palestina.
Penilaian itu mengemuka dalam Seminar Palestina bertajuk “Gaza Pasca Pembentukan Dewan Perdamaian: Tantangan, Implikasi, dan Solusi Strategis bagi Kedaulatan Palestina” yang diselenggarakan Asia and Middle East Center for Research and Dialog (AMEC), Senin (30/3).
Seminar virtual ini menghadirkan Dubes Bunyan Saptomo, Koordinator Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional MUI, Wakil Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Dr. Ryantori, serta Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan. Acara dibuka Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran dari Kuala Lumpur dan dimoderatori Andrea Shera Renjani dari Binus University.
Board of Peace (BOP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkenalkan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini mengemban mandat stabilisasi keamanan melalui International Stabilization Force (ISF), rekonstruksi infrastruktur Gaza, serta transisi pemerintahan kepada Otoritas Palestina.
Namun, menurut Dubes Bunyan, pelaksanaan program tersebut tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menilai posisi negara Palestina dalam kerangka BOP tidak tegas dan cenderung bersifat kondisional.
“Keberadaan negara Palestina hanya dijanjikan melalui perundingan jika pembangunan berhasil. Ini tidak memberikan kepastian,” ujarnya.
Ia juga menilai BOP berpotensi menyimpang dari mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, fokus pimpinan BOP yang dinilai lebih tertuju pada konflik lain di Timur Tengah turut memperlemah efektivitas dewan tersebut.
Persoalan pendanaan juga menjadi kendala utama. Kebutuhan rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai 75 miliar dolar AS, namun komitmen yang tersedia baru sekitar 17 miliar dolar AS. Amerika Serikat menjanjikan 10 miliar dolar, sementara kontribusi negara lain masih terbatas. Indonesia sendiri menunda kontribusi sebesar 1 miliar dolar.
Menurut Dubes Bunyan, Indonesia perlu mengevaluasi keikutsertaannya dalam BOP dan mempertimbangkan momentum yang tepat, termasuk menjelang laporan enam bulanan kepada Dewan Keamanan PBB pada akhir Juni 2026.
Sementara itu, Dr. Ryantori menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Ia juga menyoroti kehadiran Israel dalam struktur BOP yang dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian.
“Indonesia harus tetap menjaga konsistensi nilai dan perannya di tingkat global,” katanya.
Pandangan kritis juga disampaikan Dr. Asep Setiawan. Ia menilai posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF berpotensi menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan komitmen historis terhadap kemerdekaan Palestina.
“Tanpa jaminan kemerdekaan Palestina, keterlibatan dalam BOP bisa dipersepsikan sebagai penyimpangan dari prinsip yang selama ini dijunjung,” ujarnya.
Dalam seminar juga disoroti bahwa model tata kelola BOP cenderung teknokratis dan minim representasi Palestina. Hal ini dinilai berisiko mengabaikan aspek kedaulatan dan penentuan nasib sendiri.
Selain itu, ketidakpastian pendanaan, rencana pelucutan senjata, serta berlanjutnya krisis kemanusiaan di Gaza semakin memperumit situasi. Sejumlah analis bahkan menilai BOP berpotensi menjadi alternatif terhadap sistem PBB yang ada.
Dalam situasi ini, Palestina menghadapi persimpangan penting. Kebutuhan akan rekonstruksi dan stabilisasi memang mendesak, namun harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kedaulatan, serta perdamaian jangka panjang. (*)
