Banten, Semartara.News — Anggota DPRD Provinsi Banten, Abraham Garuda Laksono, serahkan aspirasi masyarakat Tangerang Raya Soal Minimnya Sekolah Negeri di wilayah tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun Sidang 2024/2029 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Banten. Selasa (12/11/2024)
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, Abraham Garuda Laksono, anggota DPRD Provinsi Banten, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan sekolah menengah negeri di Tangerang Raya.
Aspirasi tersebut diperoleh dari hasil reses selama delapan hari Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Tangerang Raya, di mana banyak warga yang mengeluhkan minimnya akses terhadap sekolah negeri, baik tingkat SMP, SMA, maupun SMK.
“Hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, terutama di wilayah Tangerang Raya. Mereka sangat berharap adanya tambahan sekolah negeri di daerah mereka,” ungkap Abraham dalam sidang tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun realisasi sekolah negeri di setiap kecamatan merupakan tantangan besar, pihaknya berharap dalam jangka pendek anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri karena zonasi dapat tertampung di sekolah swasta sebagai solusi sementara.
“Kami berharap untuk Pemerintah Banten membantu agar mengratiskan sekolah swasta seperti sekolah negeri sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu terbangunnya sekolah negeri di wilayah yang kekurangan sekolah negeri,” ungkapnya.
Tak hanya soal pendidikan, Abraham juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait lapangan kerja. Ia menekankan bahwa masyarakat lokal harus diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka.
“Penting bagi perusahaan di Banten untuk memperhatikan dan memberdayakan tenaga kerja lokal sehingga dampak positif ekonomi lebih dirasakan oleh warga sekitar,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia juga mengusulkan adanya job fair atau bursa kerja di setiap daerah, yang tidak hanya memfasilitasi pencari kerja tetapi juga memastikan ketersediaan pekerjaan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. (Sayuti)
