Selain itu, ada juga dugaan permainan rekayasa nilai, serta manipulasi kartu keluarga (KK) sehingga siswa bisa lolos jalur zonasi PPDB. Bahkan tidak dipungkiri juapga adanya siswa titipan dari oknum dinas dan dewan.
Samahalnya dengan Kepsek SMP Muhammadiyah Serpong, Jaenudin yang mengaku pada tahun 2023 ini hanya menerima siswa satu kelas. Padahal di tahun-tahun sebelumnya siswa yang masuk ke sekolah itu mencapai 2-3 kelas.
Jaenudin juga memaparkan, di SMP Negeri 8 Serpong yang berdasarkan SK hanya memiliki daya tampung 5 rombel atau sekitar 150 siswa, realisasinya sekolah tersebut menerima siswa 11-13 rombel atau 589 siswa.
“Karena sekolah tersebut membuka kuota selebar-lebarnya, maka siswa yang seharusnya tidak lolos dan masuk ke swasta masih diterima di sekolah tersebut. Ini terjadi karena adanya regulasi yang akal-akalan dari oknum,” ungkap dia.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dindik sebagai pelaksanaan PPDB bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan itu, dengan melakukan penegakkan aturan secara transparan dan adil.
“Kalau ini terus terjadi dan tidak ada perbaikan, kita akan laporkan ke Inspektorat dan Ombudsman agar sistem pendidikan di Kota Tangsel diperbaiki,” tegas Jaenudin.
