Balon Wali Kota Tangerang 2024 Adu Gagasan Soal Pendidikan, Kesehatan, Hingga Infrastruktur

Balon Wali Kota Tangerang 2024 Adu Gagasan Soal Pendidikan, Kesehatan, Hingga Infrastruktur
Bakal Calon Wali Kota Tangerang 2024, adu gagasan terkait pelayanan publik di acara talk show bertajuk 'Ngobrol Masa Depan Kota Tangerang Damai dan Sejuk' di Notaree Cofee, Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Sabtu malam, 20 Juli 2024. (Foto : Kahfi/Semartara.news)

Faldo Maldini

Sementara itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini membahas terkait persoalan kesehatan yang masih berkutat soal infrastruktur.

Paling konkret, katanya, adalah mengubah Puskesmas di setiap kecamatan menjadi Rumah Sakit Tipe C dengan standar yang baik.

“Karena yang menjadi konsep kami ke depan adalah tenaga kesehatan kita mencukupi. Berapa jumlah dokter spesialis yang kita punya dan minta bantuan pusat juga,” jelasnya.

Terkait isu banjir yang menjadi langganan tahunan, tambah Faldo, penyelesaiannya perlu dilakukan secara bertahap. Caranya, kembali melakukan revitalisasi dan memperbaiki drainase yang buruk.

“Kemudian membangun embung atau danau untuk serapan air. Dan tak kalah penting mengajak masyarakat agar tidak sembarangan buang sampah serta menjaga kebersihan sungai,” jelas Faldo.

Ahmad Amarullah

Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah memaparkan hasil tinjauannya terkait banjir.

Menurutnya, penanganan banjir sudah memiliki konsep dan peraturan. Terlebih lagi, Silpa APBD yang setiap tahun sebesar Rp600 miliar bisa difokuskan di daerah rawan banjir seperti membuat tanggul atau bahkan membangun rumah susun untuk relokasi.

“Dananya tidak kurang, saya rasa bisa itu dilakukan. Misalnya, tahun ini kita fokus di Periuk buat bendungan. Tahun besok, di Ciledug Indah, terus semuanya. Itu selesai. (Sebelumnya) seolah-olah ada pembiaran,” ucap Amarullah yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).

“Terakhir, UMT datang ke Pondok Arum, alhamdulillah bisa memberi bantuan untuk meringankan beban. Tapi, ini harus diselesaikan dengan kebijakan. Tinggal political will kepala daerah. Seolah-olah ada pembiaran,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan