Banten, Semartara.News — Politisi milenial PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono bicara soal derajat kesehatan di Provinsi Banten.
Sebagai layanan esensial menjadi salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu daerah.
Semakin tinggi derajat kesehatan suatu daerah, semakin tinggi pula kesejahteraan daerah tersebut.
Kendati demikian, saat ini derajat kesehatan di berbagai daerah masih terbilang rendah.
Tantangannya adalah sarana fasilitas kesehatan minim, belum memadai dan tidak merata.
“Hambatan seperti sumber daya rendah, jumlah petugas kurang dan anggaran terbatas masih menjadi problem dominan,” ungkap Abraham.
Dia menyebut, kurangnya peralatan medis, pasokan, dokter, dan tempat tidur umumnya menjadi kekhawatiran utama kesehatan di berbagai daerah.
Seperti jumlah dokter hanya 25 per 100.000 orang, dan rumah sakit juga penuh dengan peralatan kuno dan usang.
Masalah ini menempatkan peringkat layanan kesehatan negara kita terbawah dibandingkan negara-negara ASEAN.
Dan berada di peringkat ke 92, hanya memiliki 1 dokter per 5.000 penduduk versi WHO.
Indonesia hanya membelanjakan 2,9% PDB untuk layanan kesehatan. Salah satu angka terendah di dunia.
Kondisi Kesehatan di Banten
Abraham melihat, kondisi kesehatan di Banten perlu upaya perbaikan untuk melaju ke arah lebih baik lagi.
Infrastruktur kesehatan maupun dalam hal tata kelola harus menjadi perhatian lebih.
Keterlibatan masyarakat secara partisipatif terhadap kondisi lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan.
Data BPS setempat menunjukan, perilaku kesehatan masyarakat Banten di antaranya adalah masih banyak proses kelahiran bayi yang ditolong dukun beranak, bukan oleh tenaga medis.
Proses persalinan yang mempunyai risiko tinggi apabila mengalami pendarahan dan infeksi yang tidak tertolong.
Perilaku ini penyebab masih tingginya kasus kematian bayi di Banten terutama di perdesaan.
Alasan mereka memilih tenaga dukun lantaran pelayanannya mudah, dan biayanya terjangkau.
Selain itu, BPS juga menyebut, bahwa penduduk Banten yang mengalami keluhan kesehatan pada 2023 sebesar 27,02 persen.
Artinya dua dari sepuluh penduduknya mengalami keluhan kesehatan.
Meski angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Kebijakan Pro Kesehatan
Menurut Abraham, kondisi sehat merupakan bagian dari hak asasi individu.
Perwujudannya dijamin oleh negara melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Bisa jadi, untuk kota-kota di Banten, seperti wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon telah mempunyai rumah sakit umum yang bagus.
Namun berbalik dengan daerah lainnya yang memiliki sumber daya kesehatan masih terbatas.
Tentu kesenjangan itu dapat mencedrai rasa keadilan bagi masyarakat.
Dan untuk mengatasi soal kesetaraan kesehatan tersebut dibutuhkan kebijakan pro kesehatan.
Memang untuk membangun fasilitas kesehatan berkualitas membutuhkan investasi mahal.
Seperti untuk peralatan modern, layanan laboratorium, dan sumber daya lainnya.
Pemerintah daerah perlu melakukan mobilisasi dukungan politik dari legislatif dalam urusan anggaran.
Dalam hal politik anggaran, kompromi dengan pihak legislatif jelas diperlukan. Agar tambahan anggaran kesehatan bisa dilakukan.
Tanpa dukungan anggaran, kebijakan kesehatan akan mandeg tidak tercapai.
Penguatan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
Kemudahan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, berpengaruh terhadap pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Begitu pandangan Abraham soal kesehatan, putra bungsu dari Ananta Wahana politisi kawakan Banten dari PDI Perjuangan.
Abraham terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten di Pemilu 2024 lalu.
Kata dia, urusan kesehatan menjadi salah satu fokus dalam rencana kerja politiknya.
“Dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat ini, akan saya ikhtiarkan terus menerus,” ucapnya. (TIM)
