Jakarta, Semartara.News — Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, mengkritik pendekatan pembangunan di Papua yang dinilai terlalu berorientasi pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek sosial serta budaya masyarakat adat. Kritik tersebut disampaikan dalam diskusi usai nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas MH Thamrin, Jakarta, Kamis (22/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri sekitar 300 mahasiswa dan dosen itu, Alip menegaskan bahwa Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas ruang hidup mereka.
“Papua tidak butuh sawit yang menggusur tanah adat. Papua tidak butuh padi dan tebu yang dipaksakan dengan mengorbankan hutan ulayat mereka. Yang dibutuhkan Papua adalah negara yang mau mendengar dan menghormati rakyatnya sendiri,” ujar Alip.
Ia menilai berbagai proyek pembangunan yang tidak memperhatikan karakter sosial masyarakat Papua justru berpotensi memicu konflik sosial dan mempercepat kerusakan lingkungan. Menurutnya, masyarakat adat selama ini memiliki peran penting dalam menjaga hutan dan keseimbangan ekologis di Papua.
“Hutan bagi orang Papua adalah ‘Mama’. Ketika hutan dihancurkan, yang rusak bukan hanya ekosistem, tetapi identitas, martabat, dan jiwa masyarakat Papua itu sendiri,” katanya.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri mengangkat berbagai persoalan masyarakat adat Papua, mulai dari ruang hidup, lingkungan, hingga relasi masyarakat dengan negara. Pemutaran film itu menjadi bagian dari ruang diskusi akademik yang diinisiasi BEM Universitas MH Thamrin untuk membuka perspektif mahasiswa terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan di Indonesia.
Alip menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan di Papua tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan maupun proyek ekonomi semata. Ia menekankan pentingnya dialog dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua. (*)
