SEMARTARA – Sebanyak 14.850 bidang tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mempunyai bukti kepemilikan yang diakui oleh hukum, setelah pemerintah menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di sejumlah kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara langsung 1.037 sertifikat kepada para penerima.
Pelaksanaan penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat ini dipusatkan di GOR Mampis Rungan, Kabupaten Sumbawa, pada Senin, 30 Juli 2018. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang banyak terjadi di setiap daerah.
“Setiap saya ke daerah selalu keluar kepada saya adalah sengketa lahan karena rakyat belum pegang yang namanya sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah,” kata Presiden Jokowi, dalam sambutannya.
Percepatan penerbitan sertifikat ini, menurutnya harus dilakukan. Sejumlah target telah ditetapkan pemerintah kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, agar rakyat memiliki bukti hak hukum atas tanah yang mereka miliki.
“Mulai tahun kemarin 5 juta harus keluar. Tahun ini 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote,” tuturnya.
Jokowi mengingatkan kepada jajarannya bahwa dirinya sudah tak menginginkan lagi pelayanan masyarakat yang lama dan berbelit-belit. Pengurusan sertifikat hak atas tanah sebagai bagian dari pelayanan masyarakat, harus dapat dilayani dengan baik dan cepat.
“Saya sudah peringatkan kepada Pak Menteri, Kanwil BPN, dan Kantor BPN hati-hati untuk urusan sertifikat. Yang berhubungan dengan rakyat harus dilayani dengan baik dan cepat,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Nusa Tenggara Barat.
Didampingi sejumlah menteri dan pejabat setempat, Jokowi terjun langsung meninjau pembangunan irigasi kecil sepanjang 319 meter dengan biaya sebesar Rp 225 juta. Pekerja yang terlibat dalam padat karya tunai ini adalah sebanyak 80 orang dan waktu pengerjaan selama 60 hari. Irigasi ini mampu mengairi sawah seluas 80 hektare.
Sementara untuk produktivitas lahan, salah seorang petani menjelaskan kepada Presiden bahwa dalam satu tahun lahan tersebut dapat menghasilkan panen padi sebanyak dua kali dan satu kali untuk palawija. Jokowi pun tak segan memuji panen padi yang dihasilkan dari setiap hektare-nya.
“Sekarang kalau satu hektar bisa dapat berapa ton? 6 ton padi, ya tinggi dong, 6 ton padi tinggi,” demikian perbincangan antara Presiden dan petani.
Hal lain yang disampaikan petani yakni mengenai harga gabah. Presiden mengatakan, apabila pemerintah menaikkan harga gabah, maka harga beras akan naik. Tentunya hal seperti ini akan menyenangkan petani, namun di sisi lain, masyarakat harus membeli beras dengan harga yang lebih tinggi.
“Pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras, harga berasnya biar enggak mahal tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik,” tandasnya. (Tim)
