SEMARTARA, Kota Tangerang – Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibukota Jakarta, Provinsi Banten begitu lekat dengan sebuah ketertinggalan. Mulai dari korupsi, politik dinasti, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan sejumlah infrastruktur yang rusak menjadi potret kusam sebagian daerah di provinsi tersebut.
Namun, dari sekian banyak persoalan di Provinsi Banten, pendidikan masih menjadi sorotan publik di wilayah provinsi yang berjuluk sebagai kota santri. Pada 2016 misalnya, melalui Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa rata-rata bangunan sekolah di Banten terbilang baru, yakni hanya sekitar 8,37 tahun.
“Rata-rata lama sekolah juga berbeda di tiap daerah. Tangerang Selatan di utara memiliki lama bangunan sekolah rata-rata 11,58 tahun. Sedangkan di bagian selatan Lebak hanya 6,19 tahun, Pandeglang 6,62 tahun, dan Kabupaten Serang 6,98 tahun,” papar Adhia Muzakki, Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Banten (HMB).
Disamping itu, lanjut pria yang akrab disapa Adhia, terdapat temuan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten, yaitu di wilayah Kabupaten Serang terkait bangunan sekolah yang ambruk. Bahkan, beberapa siswa harus pertaruhkan nyawa lantaran gedung sekolahnya rusak. “Rusaknya gedung sekolah tentu mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Jam belajar siswa jadi berkurang, karena penggunaan ruang kelasnya bergiliran,” kata Adhia, usai diskusi menyoal pendidikan di Sekretariat Perjuangan HMB Jakarta, Semanggi 2 Ciputat, Kamis (12/4) malam.
“Kalau kita melihat berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 48% sekolah di Provinsi Banten yang rusak,” tukasnya.
Dengan demikian, dirinya menyatakan sikap bahwa HMB akan menyoroti soal minimnya kualitas pendidikan di Provinsi Banten. “Kondisi pendidikan di banten sampai saat ini belum dikatakan layak. Karena masih banyak sekolah yang minim fasilitas, dan belum memberi kenyamanan bagi siswa di sekolah saat KBM,” jelasnya.
Ia menyimpulkan, jika memiliki gedung sekolah yang buruk, maka akan berdampak pada siswa dan guru saat melakukan aktivitasnya. “Siswa akan kehilangan semangat belajar, kemudian muncul keputusan untuk meninggalkan sekolah karena merasa tidak nyaman dengan minimnya fasilitas dan kualitas pendidikan di sekolahnya,” ujar Adhia.
Oleh sebab itu, lanjut Adhia, sudah saatnya masyarakat menagih janji politik Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, terutama soal perbaikan pendidikan dan pengentasan daerah tertinggal.
“Janji politik WH-AH sampai saat ini belum terealisasi soal sekolah gratis. Maka harus lebih serius dan jangan memberikan janji-janji palsu lagi terhadap masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan mengawal dan mendorong pemerintah yang dalam hal ini Gubernur Banten, untuk menepati janji politiknya kepada masyarakat. Pemerintah juga harus segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan pendidikan berikut sarana dan semua fasilitasnya.
“Seharusnya pemerintah yang dalam hal ini Gubernur Banten, mampu memberikan solusi yang konkret soal bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di banten. Agar kita dapat menciptakan SDM yang berdaya saing tinggi serta memiliki kualitas pendidikan yang baik,” pungkasnya. (Helmi)
