Jakarta, Semartara.News — PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar 30,56 triliun untuk mempercepat proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
PMN itu diajukan Hutama Karya untuk dialokasikan dalam RAPBN tahun anggaran 2023.
Hal itu diungkapkan Dirut PT Hutama Karya, Budi Harto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Budi Harto menyampaikan, bahwa PT Hutama Karya menerima penugasan dalam pembangunan Tol Trans Sumatera itu sesuai dangan amanah presiden.
Menurut Budi Harto, pembangunan jalan Tol di Sumatera ini sebenarnya secara kelayakan keuangan tidak memenuhi kelayakan, tetapi secara kelayakan ekonomi memenuhi.
“Sehingga dalam pembangunannya kami bagi beberapa tahap, yaitu dengan empat tahap,” ungkapnya.
Untuk pengajuan PMN tersebut, Budi Harto menyebut, untuk tahun 2022 yang sudah masuk di APBN ada dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 23,85 triliun dan tahap kedua Rp 7,5 triliun.
“Dan total tahun 2023 kami ajukan Rp 30,5 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa penambahan PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, sebab Hutama Karya 100% dimiliki oleh Pemerintah.
Dia berharap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar serta PMN dapat diterima sesuai dengan jadwal.
“Sehingga Hutama Karya dapat mengoptimalkan dana PMN untuk percepatan pembangunan ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera,” imbuhnya.
Terpenuhinya Keadilan Sosial
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana menilai, pengajuan suntikan dana melalui PMN kepada PT Hutama Karya dapat mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Tentu PMN Hutama Karya ini akan berdampak pada pemerataan pembangunan serta ekonomi rakyat. Juga memastikan terpenuhinya rasa keadilan sosial bagi rakyat di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
