1,5 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Survei Ungkap Tren Kepuasan Mulai Menurun

Survei IndexPolitica mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo–Gibran mencapai 70,77 persen meski mengalami tren penurunan.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, memaparkan hasil survei nasional terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Survei mencatat kepuasan publik sebesar 70,77 persen dengan tren menurun, serta menampilkan daftar menteri dengan kinerja tertinggi di Kabinet Merah Putih. (Foto: Ist)

Jakarta, Semartara.News — Survei nasional terbaru IndexPolitica mengungkap tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap 1,5 tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski angkanya masih tergolong tinggi di level 70,77 persen.

Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyebut penurunan ini sebagai sinyal perubahan sikap publik dari fase ekspektasi menuju penilaian berbasis kinerja nyata.

“Mayoritas masyarakat masih memberikan legitimasi kuat terhadap pemerintahan. Namun, tren penurunan ini mengindikasikan bahwa masa ‘bulan madu’ politik telah berakhir,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, publik kini semakin kritis, terutama terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada daya beli dan kondisi ekonomi.

IndexPolitica juga mencatat tingkat ketidakpuasan sebesar 25,63 persen yang berpotensi meningkat apabila terjadi tekanan ekonomi ke depan.

Dalam penilaian sektoral, bidang ekonomi, infrastruktur, dan pangan menjadi yang paling diapresiasi publik. Tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa (76,12 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (73,70 persen), dan Nusron Wahid (72,40 persen).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program prioritas yang paling diminati publik dengan angka 19,40 persen. Tingkat kepuasan di kalangan penerima manfaat mencapai 67,45 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok non-penerima sebesar 36,51 persen.

Di sisi lain, survei ini juga menyoroti sejumlah catatan penting. Sebanyak 72,85 persen responden menilai subsidi BBM belum tepat sasaran, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan untuk menekan potensi kebocoran anggaran.

Kebijakan luar negeri turut mendapat perhatian. Keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Board of Peace dinilai belum memperoleh dukungan mayoritas publik, yang cenderung menginginkan pendekatan non-blok dan fokus pada kepentingan domestik.

Selain itu, terjadi pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat. Media sosial kini menjadi sumber utama dengan 45,60 persen, mengungguli televisi (35,12 persen) dan media online (9,12 persen).

Survei ini dilaksanakan pada 5–18 April 2026 dengan melibatkan 1.610 responden di seluruh provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Tinggalkan Balasan