Ia mengungkapkan, DLHK telah mengusulkan sebesar Rp.54 Miliar pada APBD perubahan, namun yang baru terpenuhi Rp.18 Miliar dan itu masih belum mencukupi kebutuhan untuk mengurus masalah sampah. Misalnya saja seperti pengadaan armada pengangkutan sampah dan sebagainya.
“Kita cuma punya 200 armada pengangkutan sampah, tapi jika dilihat dari luasan wilayah, idealnya kita punya 800an,” jelasnya.
Kedepannya, kata dia Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dan kerjasama dengan Swasta dalam mengentaskan permasalahan sampah di wilayah, melalui bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) ataupun dari segi pengelolaannya.
“Rencana kedepannya DLHK akan kerjasama dengan swasta, soal pengelolaan sampah atau dari bantuan dana CSR,” tandasnya. (Deri/Tri)
