Vaksin Covid-19 Disiapkan, Tenaga Pengajar Jadi Prioritas

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Dok. Kemenko PMK

Jakarta, Semartara.News – Pemerintah sedang menyiapkan Vaksin untuk Covid-19. Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan distribusi vaksin virus corona akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari akhir tahun ini atau awal 2021.

Terkait kesiapan Vaksin Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, bahwa dosen dan guru diprioritaskan untuk menerima vaksin pertama.

“Kalau mereka sudah diimunisasi atau divaksinasi maka daya tahan imunitasnya sudah terbentuk. Kalau nanti sudah 70 persen, maka sisanya itu akan terpagari oleh mereka yang sudah imun ini. Nah itu, nanti akhir tahun ini atau paling tidak awal tahun, depan itu sudah dilakukan,” ujarnya mengutip keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

“Mudah-mudahan akhir tahun 2021 Indonesia sudah relatif aman dari ancaman Covid-19. Dan di situlah nanti kuliah juga bisa sudah mulai bisa berjalan seperti sedia kala. Kalian-kalian semua sudah berada dalam kehidupan yang normal yang biasa,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, “Nanti di Desember atau awal Januari, Indonesia bisa memulai vaksinasi. Di mana ini sedang dipersiapkan Perpres [Peraturan Presiden] pengadaan vaksin dan juga terkait masterplan untuk vaksinasi,”

Dia mengatakan, pengadaan, pembelian, hingga distribusi vaksin seluruhnya akan ada di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Pemerintah juga sudah menyusun peta jalan atau road map dalam pemberian vaksin. Di mana 1,3 juta vaksin disiapkan untuk mereka yang berada di garda terdepan, dalam hal ini tenaga medis. Kemudian disusul pemberian vaksin kepada pelayanan publik dan aparatur negara.

Serta 86 juta vaksin disiapkan untuk mereka yang berusia produktif kelompok komorbid, peserta BPJS Kesehatan, dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Road map dipersiapkan ada yang di garda terdepan sejumlah 1,3 juta. Kemudian pelayanan publik, ada aparatur negara, yang masuk dalam tahap pertama dan kedua,” jelas Airlangga.

Tinggalkan Balasan