SEMARTARA – Ratusan pekerja PT Gapura Angkasa menuntut dijadikan karyawan tetap. Sejumlah karyawan outsourcing ini menggelar demo di halaman Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangeraang, Jalan Satria Sudirman, Kamis (27/2/2020).
Koordinator aksi tersebut Agus Ridwan menyebut status karyawan outsourcing disandang 80 persen karyawan perusahaan bidang jasa ground handling itu. Ia sendiri mengaku telah 12 tahun menjadi karyawan outsourcing PT GDPS, salah satu vendor Gapura Angkasa.
Selain jengkel tak kunjung diangkat, tuntutan itu juga lantaran dinilai menyalahi aturan. Agus menyebut, karyawan outsourcing di anak perusahaan itu merupakan pekerja inti. Padahal, menurutnya, pekerja outsourcing hanya untuk pekerjaan pelengkap, bukan pekerjaan inti.
Kami adalah pekerja inti, artinya kalau kami tidak bekerja itu tidak beroperasi perusahaan. Kami seharusnya tidak boleh di-outsourcing-kan,” terangnya.
Dampak status pekerja outsourcing disebut tidak sepele. Agus mengatakan, sejumlah hak pekerja dihilangkan lantaran status ini. Pekerja outsourcing hanya menerima Upah Minimum Kota (UMK) ditambah insentif lisensi.
“Uang transport, uang makan itu gak ada,” imbuhnya.
Selain menuntut kenaikan status, para masa aksi juga menolak kebijakan baru soal bekerja paruh waktu. Kebijakan yang akan disahkan dalam waktu dekat ini dinilai dapat merugikan pekerja outsourcing PT Gapura Angkasa. Kebijakan itu mengatur jam kerja pekerja outsourcing menjadi paruh waktu dan upah paruh waktu.
“Maka kami menuntut dijadikan karyawan tetap, karena ketimpangan itu terlalu tinggi,” jelasnya.
Agus berharap, aspirasi yang disampaikan pihaknya ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditindaklanjuti. Ia meminta legislatif memeriksa kebijakan yang dinilai timpang itu.
“Hari ini kami di DPRD, besok kami di DPR RI dan kementerian BUMN,” tukas Agus.
