Tangerang, Semartara.News – Media Center DPRD Kabupaten Tangerang resmi diresmikan sebagai upaya meningkatkan penyebaran informasi dewan agar lebih cepat, transparan, dan berimbang kepada masyarakat.
Peresmian dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, Yeni Yuliawati, mewakili Sekretaris DPRD Neneng Almirah, Senin (23/2/2026). Fasilitas baru ini mulai difungsikan sebagai pusat informasi aktivitas legislatif sekaligus ruang penunjang kerja wartawan.
Dalam sambutannya, Yeni menegaskan bahwa media center dihadirkan untuk memperkuat arus komunikasi antara DPRD dan publik melalui pemberitaan yang objektif.
“Kami berharap teman-teman jurnalis dapat menyajikan informasi yang berimbang dan profesional. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami secara utuh tugas dan fungsi DPRD,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rencana pengembangan sistem internal media center pada 2026 guna membangun pola komunikasi dua arah yang lebih terstruktur dan efisien. Langkah ini dinilai penting agar penyampaian informasi terkait aktivitas kedewanan dapat tersalurkan dengan baik.
Sebelumnya, media center berlokasi di lobi gedung utama DPRD Kabupaten Tangerang. Namun akibat perluasan ruangan Bagian Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan), fasilitas tersebut dipindahkan ke lokasi baru yang terpisah dari gedung utama dengan sarana yang lebih memadai.
Penasihat Media Center DPRD Kabupaten Tangerang, Jaya Kurnia, menegaskan bahwa keberadaan fasilitas baru ini tidak akan mengurangi independensi maupun daya kritis insan pers.
“Media center ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk mendukung kerja jurnalistik. Kritik tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi, selama disampaikan secara proporsional dan berimbang,” katanya.
Ia juga mendorong jurnalis untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.
Dengan diresmikannya media center ini, DPRD Kabupaten Tangerang berharap penyebaran informasi dewan semakin efektif dan akurat, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat. (*)
