Jakarta, Semartara.News – Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang ahli, kompeten, terampil, dan dinamis. Untuk meningkatkan kualitas SDM konstruksi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan empat perguruan tinggi mitra Program Master Super Spesialis di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (25/8/2020).
“Kami merancang Program Master Super Spesialis bersama para ahli, karena Kementerian PUPR saat ini tengah membangun infrastruktur secara masif dan membutuhkan SDM konstruksi spesialis, bukan generalis. Dengan adanya Program Master Super Spesialis ini, saya harap Kementerian PUPR semakin kuat,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Program Master Super Spesialis ini terdiri dari 11 program studi (prodi) yang dilaksanakan bersama empat perguruan tinggi negeri (PTN) yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Diponegoro (Undip).
Kesebelas prodi tersebut yakni, Teknik Mitigasi Bencana Alam Likuifaksi, Teknik Pengelolaan dan Mitigasi Bencana Rawa, Geologi Struktur Bawah Tanah (Terowongan) dan Rekayasa Eksplorasi dan Eksploitasi Air Tanah Dalam di UGM.
Selanjutnya Prodi Rekayasa Jembatan Khusus (Struktur Bangunan Atas dan Bangunan Bawah), Rekayasa dan Pengendalian Morfologi Sungai dan Hidrologi dan Drainase pada Sistem Transportasi Jalan di ITB.
Prodi Operasi dan Instrumentasi Hidrometeorologi Bendungan dan Retrofitting dan Instrumentasi Keamanan Bendungan di Undip. Akhirnya, Preservasi Jalan Pada Kondisi Geoteknik Tanah Sulit dan Rekayasa Pengelolaan dan Pengendalian Kehilangan Air Minum di ITS.
Program Master Super Spesialis ini merupakan program spesialis strata dua (S2) yang dilaksanakan selama 18 bulan. Kurikulum terdiri dari 25% – 40% teori di kelas pada semester pertama dan 60% – 75% praktek serta magang di lapangan pada semester dua dan tiga. Ini merupakan program beasiswa yang berasal dari APBN Kementerian PUPR dan institusi pengutus. Pada tahun ajaran 2020-2021 program ini diikuti oleh 160 mahasiswa yang terdiri dari 136 orang PNS PUPR dan 24 orang utusan BUMN Karya yakni Adhi Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya.
Kepada para mahasiswa Master Super Spesialis Menteri Basuki berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menjadi ahli di bidang tersebut. “Saya ingin menekankan kepada Anda semua untuk tidak hanya mengejar ijazah, tetapi untuk mencari ilmunya. Pemikiran sangat kuno bila hanya mencari ijazah untuk penyesuaian kepegawaian. Saya akan monitor secara ketat karena ini adalah beasiswa dari uang rakyat. Kalau ada yang main-main, (mahasiswa) langsung out,” ujar Menteri Basuki.
Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga mengucapkan terima kasih kepada empat perguruan tinggi yang menjadi tempat pertama kali dilaksanakannya Program Master Super Spesialis ini. Menteri Basuki berharap dengan kredibilitas empat perguruan tinggi ini akan menghasilkan SDM konstruksi yang berkualitas, kredibel, dan mumpuni di bidangnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Nizam mengapresiasi inisiasi Kementerian PUPR terhadap program yang dibutuhkan dalam dunia infrastruktur. “Kami harap Kementerian PUPR turut membina dan mengisi perguruan tinggi kita supaya lebih relevan dengan kebutuhan industri konstruksi,” ujarnya.
Program Master Super Spesialis ini juga sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan yakni pembangunan SDM yang unggul.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Sumadilaga, Direktur Jenderal Perumahan Khalawi AH, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sugiyartanto dan Staf Ahli menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman. (*)
