Manado, Semartara.News – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw menerima Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi IX DPR RI di Provinsi Sulut di Ruang F.J Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (28/05/2021).
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, SE yang merupakan Ketua Tim dalam kunjungan spesifik kali ini, disambut baik oleh pemerintah Provinsi Sulut.
Kunjungan ini merupakan kunjungan Kerja masa persidangan kelima. Dimana, Felly Esterlita Runtuwene, SE menjadi Ketua Tim dalam kunjungan spesifik kali ini.
Dalam kuker di masa persidangan kelima, Felly menegaskan soal membludaknya ketenagakerjaan asing yang masuk Indonesia, apalagi memiliki dampak ditengah masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia tidak terbendung lagi. Untuk itu, pihak Komisi IX DPR RI melakukan monitoring, menyerap dan menghimpun tenaga kerja yang masuk Indonesia.
“TKA memang sesungguhnya mendorong ekonomi dalam meningkatkan lapangan kerja. Apalagi Pemerintah memberikan red karpet terhadap tenaga kerja asing,” ujar Runtuwene.
Untuk itu, Felly mengimbau kepada Pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan ketenagakerjaan, terlebih di masa pandemi saat ini.
Tenaga kerja Lokal harusnya menjadi alternatif. Ia mengharapkan Pemerintah diminta jaga keseimbangan tenaga kerja.
Apalagi, regulasi Indonesia soal TKA harus memiliki keahlian khusus dan menjadi perhatian pemerintah, lanjut Felly, saat ini sudah sebanyak 8 ribuan TKA masuk Indonesia.
“Kedepan kiranya kepada pemerintah adanya keberpihakan kepada warga Indonesia untuk mendominasi ketenagakerjaan di Indonesia,” imbaunya.
Sementara soal ketenagakerjaan di Sulut sendiri, Wagub Kandouw menyampaikan banyaknya TKA sebanyak 58 orang di tahun 2021.
“Memang ada peningkatan. Tapi di satu sisi, ini berkah bagi Sulut. Akan tetapi TKA terlebih dahulu harus jalani masa karantina,” ungkapnya.
“Kami ketat monitor TKA di Sulut,” tambahnya.
Ia mengakui Provinsi Sulut memang kebagian pintu masuk TKA, tapi hanya bersifat transit saja sebelum lanjut ke daerah tujuan seperti ke Morowali dan daerah lainnya.
Dari peningkatan jumlah TKA tentu dibarengi pengawasan secara ketat terhadap berjasama dengan Imigrasi. Artinya, Disnakertransda bersama Imigrasi sering melakukan upaya edukasi.
“Jadi selalu diperketat secara rutin dan responsif melalui Timpora,” pungkasnya.
Hadir dalam kunjungan kerja ini Kasdam XIII Merdeka Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, SE, Wakapolda Sulut Brigjen. Pol. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si, Dirjen dari Kemenakertran RI serta pihak Imigrasi dan Kepala Disnakertrans Sulut Erni Tumundo. (Herald)