Kota Tangsel, Semartara.News — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memfokuskan perhatian pada kesehatan mental siswa dengan menggandeng Perhimpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) guna meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat aspek psikologis dan pembentukan karakter peserta didik, sebagai pelengkap dari capaian akademik.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi mental dan karakter anak.
“Kerja sama HIMPSI dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, khususnya kualitas anak-anak kita, baik dari sisi budaya maupun psikologi pendidikan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurut Pilar, pendekatan psikologis sangat penting agar siswa memiliki ketahanan mental yang kuat serta karakter yang baik sebagai bekal menghadapi masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan aman.
Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui program Sekolah Aman dan Nyaman yang tengah dijalankan di Tangsel. Program ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memastikan peserta didik merasa aman dan terlindungi selama berada di lingkungan sekolah.
Ia juga menegaskan pentingnya peran guru dan pengawasan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, serta menolak segala bentuk kekerasan maupun pelecehan di sekolah.
“Jika terjadi, akan kami berikan sanksi tegas dan diproses secara hukum. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan.
“Fokus utama saat ini adalah implementasi program 2026, terutama dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, mengingat masih adanya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan,” katanya.
Deden mengakui, penanganan kasus selama ini kerap memerlukan waktu karena belum semua sekolah memahami mekanisme penyelesaian konflik. Namun kini, sistem penanganan telah diperkuat dan lebih terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah hingga Dinas Pendidikan sebagai koordinator.
Ia pun menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi dan kepedulian bersama, termasuk deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa.
“Yang terpenting adalah pencegahan agar masalah tidak terjadi sejak awal,” pungkasnya. (*)
