SEMARTARA – Belum genap dua bulan sejak kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) berlangsung, sudah tampak indikasi menghangatnya suhu politik, utamanya bagi kalangan elit politik nasional. Sementara upaya menurunkan suhu politik belum muncul dari kedua kubu Paslon Pilpres. Saat ini, kedua kubu seolah berada di seberang yang berbeda.
Indikasi meningkatnya suhu politik jelas terlihat dari lontaran pesan komunikasi politik kedua kubu paslon. Salah satu kubu, misalnya, menyampaikan rakyat Indonesia 99% hidup pas-pasan, harga-harga bahan pokok di pasar naik, tempe setipis ATM, chicken rice di Singapura lebih murah ketimbang di Jakarta, dan janji pemerintah tidak ditepati disebut sebagai kebohongan.
Di kubu lainnya seakan tidak mau ketinggalan dengan “menembakkan peluru” komunikasi politik ke ruang publik yang boleh jadi sebagai respon dari kubu kawan bersaing dalam kontestasi Pilpres dengan mengatakan ‘Politik Sontoloyo’ dan ‘Politik Genderuwo’. Demikian keterangan rilis yang diterima Semartara.com, melalui pesan singkat Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Kamis (15/11).
Menurut ia, berbalas “pantun” politik yang sedang terjadi saat ini, tidak boleh biarkan. Sesungguhnya, kampanye semacam itu bila terus dipelihara oleh para elit politik peserta kampanye Pilpres sangat berpotensi menimbulkan polarisasi dan gesekan sosial, bahkan juga dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Untuk itu, bangsa ini harus sesegera mungkin memikirkan solusi dan secepatnya pula kita implementasikan. Terkait dengan hal tersebut, saya menyarankan tiga pemikiran solutif mewujudkan Pemilu damai dan bermutu, yang diikat dengan kebersamaan kebangsaan Indonesia,” tutur Emrus.
Pertama, sambung Emrus, menawarkan program bukan adu program. Adu program belum saatnya bisa kita lakukan dalam suatu kontestasi politik di tanah air. Sebab menurutnya, dalam kampanye Pilpres kali ini, dengan adu program masih cenderung para aktor politik berupaya keras melakukan pembenaran programnya, tanpa sedikitpun mengemukakan sisi kekurangan dari programnya itu.
“Padahal tidak ada program sempurna,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Emrus, program yang ditawarkan oleh teman bersaing, selalu tidak benar. Upaya pembenaran pun juga dilakukan oleh aktor politik bahwasanya program kawan bersaing selalu salah. Padahal, sejelek apapun program, pasti ada sisi bagusnya.
“Melihat belum munculnya kedewasaan berpolitik oleh beberapa elit, (termasuk sentral), kita di Indonesia, masih lebih baik menawarkan program kepada masyarakat daripada adu program,” terangnya.
Yang kedua, kata Emrus, yakni saling membela. Walaupun ini tampak sulit, jika ada kemauan pasti bisa diwujudkan. Ketika salah satu Paslon Pilpres diserang atau dirugikan oleh wacana hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya, maka paslon lain yang boleh jadi diuntungkan dari wacana tersebut, maju ke depan membela paslon yang dirugikan, sembari mengatakan;
“Kami tidak mau menang di tengah munculnya politik hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya,” Demikian juga sebaliknya.
“Bila saling membela yang dilakukan antara masing-masing Paslon Pilpres kita, saya pastikan bahwa hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas akan layu sebelum berkembang,” tuturnya.
Sebaliknya, dilanjutkan Emrus, jika upaya saling membela dikesampingkan demi semata-mata memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung sekarang ini, amat sulit meredam hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya, tentu dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Kampanye damai bisa sulit terwujud.
“Maka tindakan saling membela sejatinya dilakukan secara massif. Tidak boleh ada secuilpun pembiaran terhadap perilaku yang mengganggu keberadaban kampanye Pilpres kita yang sedang berlansung hingga pasca penetapan pemenang Pilpres tahun depan,” jelasnya.
Adapun yang ketiga, terang Emrus, melakukan pertemuan silaturahmi antar kedua Paslon Pilpres sekali sebulan. Pertemuan ini dilakukan pada beberapa tempat secara bergantian di seluruh wilayah Indonesia. Setting acara bisa saja bermusik dan bernyanyi bersama, serta bersenda gurau antar kedua Paslon Pilpres, yang juga dihadiri oleh semua lapisan masyarakat.
“Acara ini harus steril dari perbincangan politik dan saling menyindir,” tukasnya.
Lebih menarik lagi, lanjut ia, bila penyelenggara dari perkumpulan masyarakat biasa, yang juga steril dari kepentingan politik praktis seperti perkumpulan pengamen, pemulung, nelayan tradisional, petani penggarap, pedagang asongan, dan sebagainya.
“Jika ide ini dirancang secara kreatif, menarik dengan nuansa budaya lokal setempat tanpa meninggalkan nilai kesederhanaan, maka acara ini pasti mengandung nilai berita menarik untuk diliput oleh berbagai media massa nasional dan bahkan media massa internasional. Lanjutannya, berita tesebut dalam bentuk narasi, audio, audio video pasti bertebaran di sosial media, yang setiap saat bisa diakses oleh masyarakat,” urainya.
“Bayangan saya, bila acara ini terwujud, Bapak Joko Widodo bermusik, Bapak Prabowo Subianto bersama masyarakat bernyanyi ‘Tanah Airku Tidak Kulupakan’. Pada saat itu, saya yakin, kita larut dalam kebersamaan kebangsaan Indonesia Raya,” pungkasnya. (Helmi)
