Seperti wilayah Kabupaten Pandeglang yang angka penduduk miskinnya masih tinggi mencapai 9,32 persen pada tahun 2022.
Setidaknya tiga tahun terakhir wilayah ini menempati posisi pertama di Provinsi Banten dengan persentase penduduk miskin terbesar.
Padahal secara geografis wilayah ini tidak terlalu jauh dari Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.
“Dengan data tersebut, maka Pandeglang harus mendapatkan perhatian khusus dari pusat,” imbuh Ananta.
Dukung Misi Presiden
Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli Muda, Kementerian Perdagangan, Fadjar Bagoes A mengatakan, pihaknya tengah melanjutkan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat.
Hal itu kata Fadjar, untuk mendukung terwujudnya misi Presiden Jokowi yaitu “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”.
Menurut dia, sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
Melalui pengembangan sarana perdagangan, Pemerintah telah menyediakan sarana fisik pasar rakyat untuk mendukung peningkatan transaksi perdagangan guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat.
Untuk itu, imbuhnya, disamping membangun fisik, perlu diupayakan juga untuk merevitalisasi manajemen pengelolaan pasar yang baik dengan menerapkan SOP (Standar Operating Procedure) sesuai SNI Pasar Rakyat.
“Serta memberikan edukasi kepada pedagang pasar agar memiliki daya saing terhadap toko atau pusat perbelanjaan modern yang marak hadir saat ini,” ungkapnya.(Tim)
