Politisi PDI Perjuangan dengan ciri khas mengenakan Blangkon Suku Baduy itu juga menjelaskan, bahwa pasar tempat yang sangat vital dan sebagai pondasi bagi sektor perekonomian suatu wilayah.
Sebab, pasar adalah wadah dalam meningkatan kesempatan kerja, pendapatan, hingga penurunan angka kemiskinan terhadap masyarakat.
Kendati demikian, tambah Ananta, saat ini tantangannya adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya Kemendag RI, untuk terus bersinergi dalam hal pembangunan sarana perdagangan di daerah agar program pemerintah dapat tepat sasaran.
“Maka, saya meminta Pemprov Banten dan Kemendag RI mewakili pemerintah pusat agar dapat mewujudkan Pasar Rakyat sebagai alternatif UMK Lebak yang rendah,” tegasnya.
“Karena sesuai pesan Bung Hatta bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Tapi akan bercahaya karena lilin-lilin kecil di Desa,” pesannya.
Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli antar Pulau, Darat dan Perbatasan yang mewakili Kemendag, Hamida Wahmuda mengatakan, sesuai amanat Pasal 13 UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
“Jadi, apa yang disampaikan Pak Ananta terkait Pasar Rakyat sesuai dengan misi misi Presiden Jokowi dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan,” kata Hamida.
Karena itu, Hamida berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat terserap dengan baik. Selain itu, menjadi wadah menampung aspirasi atau masukan terkait kebijakan Sarana dan Logistik.
“Selebihnya, semoga Kemendag dapat lebih memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat,” imbuhnya.
Dalam sesi tanya-jawab beberapa peserta menyampaikan selain kehadiran Pasar Rakyat, mereka menginginkan diberikan akses pemasaran yang lebih luas untuk perkembangan produk. (TIM)
