Sudah Menempuh Prosedur Perizinan
Sementara itu, Panitia Pembangunan Gereja Maranatha Cilegon yang diwakili J Manullang menyampaikan bahwa panitia sudah bekerja berdasarkan prosedur pendirian rumah ibadah.
“Seperti dukungan masyarakat sekurang kurangnya 60 warga. Kami sudah dapat 70 tanda tangan warga,” ujarnya.
Cara mendapat tanda tangan warga itu, menurut dia, yaitu dengan bersilaturahmi dan membuat surat permohonan kepada masyarakat satu persatu.
“Setelah setuju, menyertakan KTP dan blangko permohoan dukungan,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata dia, setelah mendapatkan 70 dukungan itu, panitia mengajukan pengesahan validasi ke kelurahan pada 21 April 2022.
Dengan proses panjang, panitia harus mendatangi berulangkali. Dan terakhir hasil validasi dinyatakan lengkap.
“Namun pernyataan dari lurah tidak bersedia mengeluarkan surat apapun,” ujarnya.
Sedangkan berdasarkan regulasi itu batas waktunya 10 hari kerja, jika tidak ada tanggapan/jawaban dianggap menyetujui.
Lalu panitia ke FKUB pada 23 Agustus 2022 mengajukan pengesahan, namun hingga saat ini tidak ada jawaban apapun.
Kemudian panitia menyampaikan semua tahapan-tahapan itu kepada Wali Kota Cilegon.
Manullang menegaskan, bahwa setiap proses tahapan itu panitia terlebih dahulu mengajukan audensi dengan instansi yang dituju.
“Dan sudah dibuatkan risalah proses permohonan. Klimaksnya pada 6 September 2022 panitia menyerahkan surat. Dan tanggal 7 muncul berita penolakan,” imbuhnya.
Untuk diketahui, dalam pertemuan yang dipimpin Anggota DPR RI Ananta Wahana, Wakil Ketua DPRD Banten unsur PDIP Barhum, Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa, Ketua DPC PDIP Cilegon Reno Yanuar, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Cilegon Risma serta Panitia Pembangunan Gereja, dan Pihak HKBP Maranatha.(jack)
