Jakarta, Semartara.news – Vaksinasi Covid-19 sudah dimulai. Gong pertamanya adalah penyuntikan vaksin Sinovac ke lengan Presiden Joko Widodo, Rabu (13/01/2021) kemarin. Tapi, politisi PDI Perjuangan, Ribka Ciptaning justru menolak divaksin.
Penolakan Ribka lantas membuat ramai di media sosial, dan menjadi angin segar bagi kalangan penolak vaksinasi. Bagi PDI Perjuangan, dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19, sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Sejak awal, PDI Perjuangan mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat.
“Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini, merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” ungkap Hasto dalam keterangan persnya.
Berkaitan dengan pernyataan Ribka Ciptaning, Hasto menganggap jika melihat pernyataan secara menyeluruh, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan. Semestinya, pemerintah harus mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, Ribka hanya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar.
“Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab, pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” bela Hasto.
PDI Perjuangan sebagai Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar Partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, Sikap Politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” tegas Hasto.
Mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga muncul pro kontra, maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin harus dilakukan dengan masif. Ini penting guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.
“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” pungkas Hasto.
