SEMARTARA – Kunjungan reses Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana ke Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Senin 30 Desember 2019 malam, disambut puluhan warga yang hadir.
Kali ini, politisi PDI Perjuangan yang terpilih sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III tersebut menerima berbagai keluhan dari masyarakat: mulai persoalan ekonomi, maraknya kosmetik impor ilegal, koperasi hingga pemutusan hubungan kerja yang akhir-akhir ini marak di Kota Seribu Pabrik tersebut.
Salah satunya adalah, Yatasir. Warga Desa Cikasungka ini menyampaikan keinginannya bahwa warga desanya harus bisa berdaya. Untuk itu, ia meminta agar Ananta Wahana selaku Anggota Komisi VI di DPR RI mampu membantu merealisasikan apa yang menjadi keinginan warga desa tersebut.
“Kami ingin warga desa kami ini berdaya, yaitu dengan mendirikan koperasi. Untuk itu, kami mohon untuk difasilitasi agar bisa membentuk koperasi,” ungkap Yatasir.
Yatasir juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini bergelut di bidang kosmetik. Namun demikian, untuk mengembangkan usahanya tersebut menemui berbagai persoalan. Diantaranya adalah terkait maraknya produk kosmetik impor ilegal yang marak di pasaran, dan menurut Yatasir hal ini telah mematikan produk kosmetik lokal.
“Pemerintah kita menekankan agar bidang kometik memenuhi ketentuan BPPOM, tapi sebaliknya di Pasar Pagi, Mangga Dua, ITC dan beberapa pasar di Jakarta dibanjiri produk kosmetik impor ilegal. Kondisi itu yang mematikan produk kosmetik kita,” keluhnya.
Keluhan juga datang dari warga Desa Cikasungka bernama Joko. Kepada Ananta Wahana, ia menyampaikan bahwa saat ini banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun di sisi lain banyak tenaga asing masuk ke Indonesia, yang menurut Joko, secara kualivikasi SDM tidak terlalu tinggi tetapi gajinya lebih tinggi.
“Kita banyak di-PHK, tapi di lain pihak banyak tenaga asing yang masuk, yang secara kualivikasi SDM biasa saja tetapi gajinya lebih tinggi,” katanya.
Selain itu, kata Joko, di wilayah Kabupaten Tangerang ini masih banyak perusahaan yang membayar karyawannya di bawah UMR.
Menanggapi hal ini, Ananta Wahana, mengaku sangat merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Menurutnya, masyarakat telah menyampaikannya pada orang yang tepat. Ananta pun mengaku akan mencatatnya, untuk kemudian ikut mengurai persoalan yang dihadapi oleh konstituennya itu.
“Mana-mana saja yang menjadi tanggung jawab kami sebagai Anggota Komisi VI di DPR RI, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun Provinsi Banten, nanti akan kita urai persoalannya, dan kami sangat merespon,” ujar Ananta.
Dalam kesempatan ini, Ananta juga memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat yang hadir tentang apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di Komisi VI DPR RI. Selain itu, Ananta menyinggung persoalan yang saat ini sedang dihadapi, yaitu tentang isu Jiwasraya.
Ananta juga menyampaikan bahwa di bawah pimpinan Puan Maharani, saat ini DPR RI sedang melakukan pembenahan-pembenahan, agar kinerja DPR RI bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.
